Menu

Mode Gelap
 

Kota Bandung · 28 Sep 2020 19:56 WIB

BKPP Memastikan Akan Berikan Sanksi Terhadap ASN Berkaraoke di Cigondewah Kidul


 BKPP Memastikan Akan Berikan Sanksi Terhadap ASN Berkaraoke di Cigondewah Kidul jika terbukti melanggar. Perbesar

BKPP Memastikan Akan Berikan Sanksi Terhadap ASN Berkaraoke di Cigondewah Kidul jika terbukti melanggar.

BANDUNG. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bandung, Yayan A. Brillyana, berencana memanggil Lurah Kelurahan Cigondewah Kidul untuk dimintai keterangan. Hal itu terkait beredarnya tayangan video sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang berkaraoke.

“Kami akan memanggil lurah untuk diminta keterangannya. Kalau ada pelanggaran protokol kesehatan, kita akan berikan hukuman,” ucap Yayan di Kantor BKPP, Jalan Wastukancana, Senin (28/9/2020).

Ia memastikan, jika terbukti melanggar maka ASN yang bersangkutan akan dikenakan sanksi pelanggaran Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 37 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Tak hanya itu, para ASN tersebut berpotensi mendapat hukuman sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Taun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Baca Juga:  Pemkot Bandung Terima Bantuan Paket Sembako Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi

“Kalau hukumannya ringan, hanya atasannya yang memberikan teguran. Ada sanksi ringan-ringan itu teguran lisan sama potong TPP 50 persen satu bulan. Sanksi ringan-sedang itu teguran tertulis dan potongan 50 persen dua bulan. Sedangkan sanksi ringan-berat itu pernyataan tidak puas potongan TPP 50 persen tiga bulan,” bebernya.

Dari informasi awal yang dihimpunnya, Yayan mengungkapkan, aktivitas berkaraoke dilakukan di Aula Kelurahan Cigondewah Kidul pada 31 Agustus 2020. Sebelumnya, di lokasi tersebut dilaksanakan pelantikan pengurus LPM tingkat kelurahan.

Baca Juga:  RUPSLB, bank bjb Genjot Pertumbuhan Kredit di Segmen Komersial dan UMKM

“Saat itu sedang pelantikan LPM Kelurahan Cigondewah Kidul, pelantikannya sudah dengan protokol kesehatan dan selesai pada pukul 17.00 WIB, jadi sesudah jam kerja. Karena lurahnya ada kegiatan lagi. Jadi sambil menunggu, dia karokean. Tidak melibatkan warga hanya melibatkan aparat di situ saja,” jelasnya.

Namun Yayan menyayangkan hal ini bisa terjadi. Lantaran situasi dan kondisi terkini tengah pandemi Covid-19. Di tengah adanya pembatasan aktivitas dan pegawai hingga 50 persen, seharusnya ASN ini bisa menjadi contoh positif bagi warganya.

“Pertama di luar jam kerja, kemudian terbatas juga tidak melibatkan masyarakat banyak. Jadi sebetulnya tidak ada yang dilanggar. Hanya disayangkan Pak Lurah tidak mengingatkan stafnya untuk jangan ada ramai-ramai walaupun ada protokol kesehatan. PNS itu harusnya bisa jadi contoh,” ujarnya.

Baca Juga:  Kasus Covid-19 Menurun, Oded Minta Warga Jangan Euforia

Untuk itu, Yayan menyerukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan aparat kewilayahan tingkat kecamatan ataupun kelurahan untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Setidaknya melindungi agar pegawainya tdak terpapar Covid-19.

“Imbauan kepada seluruh OPD tolong laksanakan protokol kesehatan. Batasi kegiatan yang bersifat mengundang keramaian, dan fasilitasi pelayanan online,” tandasnya.

(Mil).

Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Dibagi 3 Pasukan, Berikut Daftar 99 Anggota Paskibra Kota Bandung

16 Agustus 2022 - 08:22 WIB

Sambut HUT RI ke-77, Sekda Kota Bandung Kukuhkan 99 Anggota Paskibra

16 Agustus 2022 - 08:12 WIB

Pemkot Bandung Gelar Pameran Produk UMKM di Kuta Bali

15 Agustus 2022 - 08:14 WIB

Peringati Hari Koperasi, Pemkot Bandung Bakal Gelar Pameran Produk UMKM

13 Agustus 2022 - 09:30 WIB

Reformasi Birokrasi, Pemkot Bandung Evaluasi SAKIP

12 Agustus 2022 - 10:22 WIB

Pemkot Bandung Raih Peringkat Satu Transaksi Digital se-Jabar

9 Agustus 2022 - 18:11 WIB

Trending di Kota Bandung