Cegah Larangan Muslim, DPR AS Sahkan RUU ‘No Ban Act’


DPR
WIkimediacommons/AlecPerkins

BANDUNG NEWS – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS telah mengesahkan RUU yang akan membatasi  setiap presiden Amerika Serikat untuk memberlakukan larangan perjalanan atas dasar agama.

Ini merupakan sebuah langkah yang disambut oleh para pendukung hak-hak sipil sebagai “langkah kemajuanyang besar”.

Undang-undang tersebut, yang secara informal dikenal sebagai ‘NO BAN Act’, muncul sebagai tanggapan atas “larangan Muslim” yang  kontroversial. Di mana mantan Presiden Donald Trump yang melarang perjalanan ke AS dari beberapa negara mayoritas Muslim.

RUU itu, yang juga harus disahkan di Senat AS untuk dijadikan undang-undang, telah disetujui dengan suara 218-208 di DPR pada hari Rabu kemarin.

“Larangan Muslim melukai keluarga, menahan nyawa selama bertahun-tahun dan mencap Muslim, Afrika dan orang-orang yang menjadi sasaran mengancam orang luar,” kata Madihha Ahussain, penasihat Muslim Advocates, sebuah kelompok hak-hak sipil AS seperti dikutip Bandung News dari Aljazeera, Kamis (22/4/2021)

“Kami harus memastikan bahwa tidak ada presiden yang dapat memberlakukan larangan diskriminatif seperti ini lagi, lanjutnya,” dan dengan disahkannya UU NO BAN di DPR, kami mengambil langkah besar untuk memastikan bahwa mereka tidak akan melakukannya.”

Seperti diketahui, Trump mengeluarkan larangan itu tak lama setelah menjabat pada tahun 2017, menuai protes dan kecaman yang meluas.

Itu dijatuhkan dua kali oleh pengadilan AS sebelum disusun kembali sebagai tindakan keamanan nasional dan akhirnya disahkan pada tahun 2018 oleh Mahkamah Agung AS .

Larangan itu awalnya diterapkan pada kebanyakan orang yang mencoba melakukan perjalanan ke AS dari Suriah, Iran, Yaman, Somalia, dan Libya, serta dari Korea Utara dan Venezuela. Pada tahun 2020, Trump memperluasnya  ke Myanmar, Eritrea, Kyrgyzstan, Nigeria, Sudan, dan Tanzania.

Dikritik sebagai diskriminatif, hal itu memiliki konsekuensi langsung dan luas bagi Muslim Amerika dan keluarga mereka, pengungsi dan lainnya yang terdampar di negara ketiga.

(riv)