Menu

Mode Gelap
 

Dunia · 22 Apr 2021 14:47 WIB

Cegah Larangan Muslim, DPR AS Sahkan RUU ‘No Ban Act’


 WIkimediacommons/AlecPerkins Perbesar

WIkimediacommons/AlecPerkins

BANDUNG NEWS – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS telah mengesahkan RUU yang akan membatasi  setiap presiden Amerika Serikat untuk memberlakukan larangan perjalanan atas dasar agama.

Ini merupakan sebuah langkah yang disambut oleh para pendukung hak-hak sipil sebagai “langkah kemajuanyang besar”.

Undang-undang tersebut, yang secara informal dikenal sebagai ‘NO BAN Act’, muncul sebagai tanggapan atas “larangan Muslim” yang  kontroversial. Di mana mantan Presiden Donald Trump yang melarang perjalanan ke AS dari beberapa negara mayoritas Muslim.

Baca Juga:  Diduga Mengancam Stabilitas Nasional, Pemerintah Yordania Tangkap Sejumlah Pejabat

RUU itu, yang juga harus disahkan di Senat AS untuk dijadikan undang-undang, telah disetujui dengan suara 218-208 di DPR pada hari Rabu kemarin.

“Larangan Muslim melukai keluarga, menahan nyawa selama bertahun-tahun dan mencap Muslim, Afrika dan orang-orang yang menjadi sasaran mengancam orang luar,” kata Madihha Ahussain, penasihat Muslim Advocates, sebuah kelompok hak-hak sipil AS seperti dikutip Bandung News dari Aljazeera, Kamis (22/4/2021)

“Kami harus memastikan bahwa tidak ada presiden yang dapat memberlakukan larangan diskriminatif seperti ini lagi, lanjutnya,” dan dengan disahkannya UU NO BAN di DPR, kami mengambil langkah besar untuk memastikan bahwa mereka tidak akan melakukannya.”

Baca Juga:  Pakistan Blokir Media Sosial di Tengah Unjuk Rasa Anti-Prancis

Seperti diketahui, Trump mengeluarkan larangan itu tak lama setelah menjabat pada tahun 2017, menuai protes dan kecaman yang meluas.

Itu dijatuhkan dua kali oleh pengadilan AS sebelum disusun kembali sebagai tindakan keamanan nasional dan akhirnya disahkan pada tahun 2018 oleh Mahkamah Agung AS .

Larangan itu awalnya diterapkan pada kebanyakan orang yang mencoba melakukan perjalanan ke AS dari Suriah, Iran, Yaman, Somalia, dan Libya, serta dari Korea Utara dan Venezuela. Pada tahun 2020, Trump memperluasnya  ke Myanmar, Eritrea, Kyrgyzstan, Nigeria, Sudan, dan Tanzania.

Baca Juga:  Cina Peringatkan Amerika Soal Taiwan: Jangan Bermain Api

Dikritik sebagai diskriminatif, hal itu memiliki konsekuensi langsung dan luas bagi Muslim Amerika dan keluarga mereka, pengungsi dan lainnya yang terdampar di negara ketiga.

(riv)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Hari Tanpa Bayangan Matahari Akan Terjadi di Indonesia

29 Agustus 2021 - 10:19 WIB

Gubernur Jabar Luncurkan Sentra Vaksinasi Silih Tulungan di Karawang

11 Agustus 2021 - 10:28 WIB

Ketum PPIT Nanjing 2020-2021: Surat Edaran PPI Tiongkok Batasi Ruang Pengabdian

10 Agustus 2021 - 17:17 WIB

Alasan Pandemi, Pemerintah Tidak Berangkatkan Jemaah Haji dari Indonesia

3 Juni 2021 - 14:47 WIB

jemaah haji

Gara-gara Vaksin Ini, Indonesia tak Dapat Kuota Haji

1 Juni 2021 - 11:45 WIB

jemaah haji

10 Peraturan Ibadah Haji Tengah Pandemi Covid-19

24 Mei 2021 - 15:46 WIB

jemaah haji
Trending di Dunia