Menu

Mode Gelap
Yayasan Nuraini Najamudin Raih Penghargaan The most Excellent Islamic Foundation 2022 dari CISA London

Kota Bandung · 4 Feb 2021 13:47 WIB

Distaru: Anggaran Rp4 Miliar Untuk Penguburan Jenazah Covid-19 dari BTT


 Kepala Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bandung, Bambang Suhari (Foto: Humas Pemkot Bandung) Perbesar

Kepala Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bandung, Bambang Suhari (Foto: Humas Pemkot Bandung)

BANDUNG NEWS –¬†Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengalokasikan dana sekitar Rp 4 Miliar untuk operasional sampai honorarium bagi Pekerja Harian Lepas (PHL) yang bertugas dalam penanganan jenazah Covid-19 di TPU Cikadut, Kota Bandung.

Kepala Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bandung, Bambang Suhari mengatakan anggaran tersebut bersumber dari Biaya Tidak Terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dititipkan kepada Sekretariat Satgas Covid-19, yaitu Dinas Kebakaran dan Penanggulanagan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung.

Baca Juga:  Percepat Herd Immunity, Pemkot Bandung Targetkan 2,3 Juta Vaksinasi

“Anggaran bersumber dari BTT karena itu khusus Covid-19 diakomodir oleh pimpinan. Termasuk untuk 35 PHL pemikul jenazah dari warga setempat,” jelasnya di Pendopo Kota Bandung, Kamis (4/2/2021).

“Kita nanti akan memohonkan per termin setiap akhir bulan, untuk realisasi pencairan bagi honorarium para PHL juga. Termasuk pemikul jenazah dari titik ambulans ke liang lahat,” ucapnya.

Menurut Bambang, terkait honorarium yang diterima PHL itu standarnya Rp2.150.000. Tetapi ada kebijakan dari pimpinan yang termasuk dalam penanganan Covid-19 ditambah 25 persen.

Baca Juga:  Pemkot Bandung Siapkan Kos-kosan Sebagai Tempat Isolasi Pemudik

“Jadi sekitar Rp2,6 juta. Dikali 35 orang PHL, dikali 11 bulan, kira-kira seperti itu kebutuhannya. Rincian lainnya belum saya liat lagi,” katanya.

“Kalau PHL yang khusus gali ada 23 orang, itu pun diberi kebijakan yang sama dengan yang PHL pemikul. Ditambah 25 persen,” lanjutnya.

Bambang menyampaikan, hal tersebut sudah dianggarkan sampai Desember 2021. Ke depannya akan dievaluasi kembali jika di tengah perjalanan situasinya berubah.

Baca Juga:  Oded Berikan 6 Pandangan Islam Hadapi Pandemi

“Kalau di tengah perjalanan selesai, nanti kita akan pertimbangkan lapor ke pimpinan. Selama Kepres tentang pernyataan penetapan keadaan darurat bencana non alam, yakni bencana di bidang kesehatan berlangsung. Kita dalam kondisi darurat penanganan bencana,” katanya.

“Dasarnya Kepres itu, misal Covid-19 berhenti di 2021, untuk 2022 bagaimana? Kita nanti evaluasi yang saat ini ada. Tapi anggarannya harus sudah diusulkan di RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) sekarang di 2021 mekanisme anggarannya,” tuturnya.

(Mil)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Digelar di Ponpes Miftahul Huda, GMP Berbagi Berlangsung Khidmat

28 November 2022 - 23:25 WIB

GMP Berbagi

Bantu Rakyat Kecil, GMP Karawang Gelar Bazar Sembako Murah

27 November 2022 - 14:11 WIB

Jabar MoU dengan Pemerintah Pusat, Komitmen Pengelolaan Sampah Citarum

19 November 2022 - 07:46 WIB

Ridwan Kamil Minta Polemik Pembangunan Masjid Margonda Depok di Musyawarahkan Sebaik Mungkin

18 November 2022 - 08:08 WIB

GMP Jabar Gelar Program Peduli Kasih, 100 Warga Ikuti Pengobatan Alternatif Gratis

13 November 2022 - 11:24 WIB

Wagub Jabar Lepas Ekspor Tanaman Hias di CPF 2022

11 November 2022 - 12:28 WIB

Trending di Jabar