Menu

Mode Gelap
 

Kota Bandung · 4 Feb 2021 13:47 WIB

Distaru: Anggaran Rp4 Miliar Untuk Penguburan Jenazah Covid-19 dari BTT


 Kepala Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bandung, Bambang Suhari (Foto: Humas Pemkot Bandung) Perbesar

Kepala Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bandung, Bambang Suhari (Foto: Humas Pemkot Bandung)

BANDUNG NEWS –¬†Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengalokasikan dana sekitar Rp 4 Miliar untuk operasional sampai honorarium bagi Pekerja Harian Lepas (PHL) yang bertugas dalam penanganan jenazah Covid-19 di TPU Cikadut, Kota Bandung.

Kepala Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bandung, Bambang Suhari mengatakan anggaran tersebut bersumber dari Biaya Tidak Terduga (BTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dititipkan kepada Sekretariat Satgas Covid-19, yaitu Dinas Kebakaran dan Penanggulanagan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung.

Baca Juga:  Mang Oded Apresiasi Upaya PKK Kota Bandung Wujudkan Ketahanan Keluarga

“Anggaran bersumber dari BTT karena itu khusus Covid-19 diakomodir oleh pimpinan. Termasuk untuk 35 PHL pemikul jenazah dari warga setempat,” jelasnya di Pendopo Kota Bandung, Kamis (4/2/2021).

“Kita nanti akan memohonkan per termin setiap akhir bulan, untuk realisasi pencairan bagi honorarium para PHL juga. Termasuk pemikul jenazah dari titik ambulans ke liang lahat,” ucapnya.

Menurut Bambang, terkait honorarium yang diterima PHL itu standarnya Rp2.150.000. Tetapi ada kebijakan dari pimpinan yang termasuk dalam penanganan Covid-19 ditambah 25 persen.

Baca Juga:  37 Pelaku UMKM Jabar Ikut Serta dalam Karya Kreatif Indonesia 2021

“Jadi sekitar Rp2,6 juta. Dikali 35 orang PHL, dikali 11 bulan, kira-kira seperti itu kebutuhannya. Rincian lainnya belum saya liat lagi,” katanya.

“Kalau PHL yang khusus gali ada 23 orang, itu pun diberi kebijakan yang sama dengan yang PHL pemikul. Ditambah 25 persen,” lanjutnya.

Bambang menyampaikan, hal tersebut sudah dianggarkan sampai Desember 2021. Ke depannya akan dievaluasi kembali jika di tengah perjalanan situasinya berubah.

Baca Juga:  Pemkot Bandung dan Kadin Kolaborasi Vaksin Pelaku UMKM

“Kalau di tengah perjalanan selesai, nanti kita akan pertimbangkan lapor ke pimpinan. Selama Kepres tentang pernyataan penetapan keadaan darurat bencana non alam, yakni bencana di bidang kesehatan berlangsung. Kita dalam kondisi darurat penanganan bencana,” katanya.

“Dasarnya Kepres itu, misal Covid-19 berhenti di 2021, untuk 2022 bagaimana? Kita nanti evaluasi yang saat ini ada. Tapi anggarannya harus sudah diusulkan di RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) sekarang di 2021 mekanisme anggarannya,” tuturnya.

(Mil)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Kembangkan Digital Banking, Disbudpar Kota Bandung Kolaborasi dengan KPJ

17 Agustus 2022 - 17:56 WIB

Dibagi 3 Pasukan, Berikut Daftar 99 Anggota Paskibra Kota Bandung

16 Agustus 2022 - 08:22 WIB

Sambut HUT RI ke-77, Sekda Kota Bandung Kukuhkan 99 Anggota Paskibra

16 Agustus 2022 - 08:12 WIB

Pemkot Bandung Gelar Pameran Produk UMKM di Kuta Bali

15 Agustus 2022 - 08:14 WIB

Peringati Hari Koperasi, Pemkot Bandung Bakal Gelar Pameran Produk UMKM

13 Agustus 2022 - 09:30 WIB

Reformasi Birokrasi, Pemkot Bandung Evaluasi SAKIP

12 Agustus 2022 - 10:22 WIB

Trending di Kota Bandung