Menu

Mode Gelap
 

Nasional ยท 14 Agu 2020 20:17 WIB

DPR Hati-Hati Godok RUU Cipta Kerja


 Ketua DPR RI Puan Maharani/Net Perbesar

Ketua DPR RI Puan Maharani/Net

BANDUNGNEWS.ID- Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, pembahasan RUU Cipta Kerja akan dilakukan DPR RI dengan hati-hati dan transparan.

“Pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka, dan yang terpenting adalah mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang,” ujar Puan dalam pidatonya pada rapat paripurna pembukaan masa sidang I 2020-2021 di Gedung Paripurna, Kompleks Parlemen, Jumat (14/8/2020) dilansir liputan6.com.

Baca Juga:  Hari Jadi Jabar Momentum Tingkatkan Disiplin Protokol Kesehatan

Kelanjutan pembahasan RUU, termasuk RUU Ciptaker, menurut Puan lantaran DPR harus bisa bekerja menjalankan fungsi legislasi kendati dihadapkan pada kendala berupa pandemi Covid-19.

“Dengan mempertimbangkan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan kebutuhan untuk melaksanakan tugas legislasi secara maksimal, DPR RI mengesahkan metode rapat virtual melalui Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang,” tutur Puan Maharani.

Baca Juga:  Ini Daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama di Tahun 2022, Cek Daftarnya

Selain itu, Puan menyatakan DPR bersama Pemerintah dan DPD telah mengevaluasi Prolegnas Prioritas 2020 pada masa persidangan IV tahun 2019-2020.

“Ini dilakukan agar capaian fungsi legislasi lebih realistis dan terukur,” kata Puan.

“Berdasarkan evaluasi, daftar RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 menjadi 37 RUU, dengan komposisi 16 RUU dikurangi dari daftar Prolegnas Prioritas 2020, sebanyak 3 RUU ditambahkan dalan Prolegnas Prioritas 2020, serta 2 RUU sebagai pengganti RUU lama yang sudah masuk Prioritas 2020,” ucap politikus partai PDI Perjuangan tersebut.

Baca Juga:  Pemulihan Ekonomi Jabar Perlu Sinergi Semua Pihak

Menurut Puan, DPR memproyeksikan akan menyelesaikan seluruh RUU yang ada dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020.

“Tentu dengan tetap memperhatikan skala prioritas, sehingga kebutuhan hukum bagi NKRI dapat dipenuhi,” ujarnya. [red]

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Dikawal Para Santri, Abu Bakar Ba’asyir Mengikuti Upacara Kemerdekaan RI ke-77

17 Agustus 2022 - 18:18 WIB

Sri Mulyani: Mempertahankan Kemerdekaan RI Tugas Setiap Generasi

17 Agustus 2022 - 18:06 WIB

Update KPU: 40 Parpol Terdaftar untuk Peserta Pemilu 2024

15 Agustus 2022 - 08:28 WIB

Sambut HUT Kemerdekaan RI ke-77, Kasetpres Usung Konsep Sejarah Bangsa

14 Agustus 2022 - 18:27 WIB

Persatuan Dukun Indonesia Laporkan Pesulap Merah ke Polisi, Ternyata Ini Alasannya

14 Agustus 2022 - 07:40 WIB

Jadi Kampiun Piala AFF U-16, Timnas Indonesia U-16 Diguyur Bonus Rp750 Juta

13 Agustus 2022 - 18:42 WIB

Trending di Nasional