DPR RI Minta Prioritaskan Honorer Jadi ASN


airlangga
Dedi Mulyadi. (Foto: net)

BANDUNG NEWS – Perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak lama lagi akan berlangsung. Sejumlah quota disiapkan pemerintah untuk yang ingin bergabung menjadi abdi negara.

Menanggapi persoalan perekrutan ASN, Anggota DPR RI Dedi Mulyadi mengusulkan agar pemerintah memberi ‘karpet merah’ kepada pegawai honorer untuk menjadi ASN.

Dedi yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini meminta Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan yang menjadi mitranya mengirim surat usulan tes CPNS.

Baca Juga:  Pemkot Bandung Sukses Gelar Vaksinasi untuk Anak Usia 12-17 Tahun

“Kirim surat ke Kemenpan RB agar seleksi PNS tidak selalu berbasis digital,” ungkap Dedi Mulyadi.

Ia mencontohkan saat menghadiri pelepasan elang jawa di Bogor bertemu dengan seorang honorer yang sudah lama bekerja namun tak kunjung menjadi PNS.

Orang tersebut setiap hari bekerja memantau dan memanjat pohon memasang CCTV di atas pohon untuk memantau kelestarian elang jawa di alam liar.

“Nah kalau mereka selesai PNS lewat digital atau teknologi IT itu yang lulus pasti rata-rata yang baru lulus perguruan tinggi (fresh graduate) karena otaknya masih encer, belum berbenturan dengan pikiran kebutuhan (ekonomi). Nah yang pegawai lama enggak lulus lagi,” ucapnya.

Baca Juga:  Layanan Isoman Hotel Bintang 3 Dikecam, Farhan: Tak Seharusnya Anggota DPR Diistimewakan

Seharusnya, kata Dedi, pemerintah bisa membuat program prioritas bagi honorer yang bekerja di tingkat kementerian, provinsi hingga daerah. Caranya mereka yang memiliki prestasi dalam pekerjaan diberi bonus menjadi PNS.

“Ini menurut saya harus segera dirembukkan oleh pemerintah. Kalau enggak nanti yang (PNS) baru enggak mau manjat pohon, pinginnya buka laptop terus. Termasuk juga untuk guru honorer,” ujarnya.

Baca Juga:  Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Upacara HUT RI Secara Vitual

Menurut Dedi hal tersebut harus menjadi pertimbangan pemerintah. Jika tidak maka negara akan terus membuat pemborosan dalam rekruitmen pegawai baru.

“Kalau enggak nanti negara terus membuat pemborosan. PNS diangkat terus yang kerja enggak ada. Karena semua orang pingin kerja di depan laptop,” pungkasnya.[amt]