Menu

Mode Gelap
 

Jabar · 16 Jun 2022 06:41 WIB

DPRD Jabar : Raperda RPPLH Tak Hanya Soal Sampah


 DPRD Jabar : Raperda RPPLH Tak Hanya Soal Sampah Perbesar

BANDUNG NEWS – Pimpinan dan Anggota Pansus VI DPRD Provinsi Jawa Barat mengunjungi langsung, Dirjen Planologi Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Ketua Pansus VI DPRD Provinsi Jawa Barat, Heri Dermawan mengatakan, banyak poin – poin penting yang menjadi bahan pembahasan untuk dibawa oleh Pansus VI, seperti penegakan hukum serta penyesuaian data.

“Setelah kami melakukan konsultasi dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup, alhamdulillah banyak masukan yang didapat dalam pembahasan RPPLH ini yang selanjutnya akan kita bahas lebih dalam bersama para pakar dan mitra kerja,” kata Heri, Selasa (14/6/2022).

Baca Juga:  Dukung Bank BJB Kerjasama dengan APDESI, DPRD Jabar: Ini yang Kami Harapkan Sejak Lama

Menurut Heri, banyak masukan yang pihaknya sampaikan, tentang pembahasan Raperda tersebut dan yang paling ditekankan adalah mengenai kerjasama dan penegakan hukum.

“Raperda RPPLH yang akan kami buat ini sejatinya sudah bagus, tetapi ada beberapa masukan terkait dengan kerja sama dengan provinsi yang lain, penegakan hukum, dan juga sinkronisasi data dan informasi yang selalu update,” ujarnya.

Baca Juga:  Purwakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2, Bupati Anne: Alhamdullilah Kemenkes Sudah Memperbaharui Data

Heri menyebut, saat ini banyak orang berpikiran bahwa masalah dalam lingkungan hidup itu mengenai soal sampah, selain itu banyak aspek yang menyebabkan masalah muncul seperti faktor lain yang dapat menggangu lingkungan.

“Pada saat ini banyak orang beranggapan bahwa masalah dalam lingkungan hidup itu hanya sampah, padahal banyak aspek yang menyebabkan masalah itu muncul,” ucapnya.

Baca Juga:  Pemprov Jabar Akan Koordinasi Pembukaan Lapangan Gasibu dan Saparua dengan Pemkot Bandung

Bisa Implementasikan Empat Pilar Kebangsaan
Heri berharap, Raperda ini bisa menjadi pedoman bagi pihak eksekutif, legislatif, maupun masyarakat umum dalam pengelolaan lingkungan hidup nanti.

“Kami mengharapkan kedepannya Raperda ini bisa menjadi pedoman bagi semua pihak dalam mengelola lingkungan hidup khususnya di wilayah Jawa Barat,” tutupnya.

Diketahui, Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.***

Artikel ini telah dibaca 10 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Komisi V Minta Pemprov Segera Lakukan Pemetaan Tenaga Honorer

18 Juni 2022 - 06:39 WIB

Luas Wilayah Jadi Pembahasan Raperda RPPLH

17 Juni 2022 - 06:36 WIB

Raperda RPPLH Tidak Hanya Urusi Sampah

16 Juni 2022 - 06:34 WIB

Tokoh Masyarakat Harus Bisa Sosialisasikan Kembali 4 Pilar Kebangsaan

4 Juni 2022 - 06:30 WIB

Kebutuhan Tenaga Kesehatan Daerah Harus Sinkron Dengan Pemerintah Pusat

1 Juni 2022 - 06:32 WIB

Pansus V: Anggaran Perlindungan Perempuan Harus Memadai

1 Juni 2022 - 06:27 WIB

Trending di Jabar