Fraksi PKS DPRD Jabar Minta Anggaran Tanggap Bencana Ditambah

  • Bagikan

BANDUNG NEWS – Fraksi PKS DPRD Provisi Jawa Barat meminta alokasi belanja penanganan bencana ditambah. Sebab, saat ini alokasi untuk tanggap bencana dari APBD sebesar Rp20 miliar.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar Haru Suandharu mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan alokasi anggaran yang cukup dari Belanja Tak Terduga di APBD-P 2022 agar dicairkan secara signifikan untuk tahapan recovery. Hal itu berlaku juga pos yang sama di APBD 2023 agar ada alokasi untuk tahap rehabilitasi.

“Kami juga mendorong agar bantuan rehabilitasi rumah pasca gempa, nantinya dapat diberikan secara baik dan berkeadilan. Kita tidak ingin, nantinya ada warga yang seharusnya mendapatkan, namun ternyata tidak,” kata Haru dalam keterangannya Kamis (1/12/2022).

Baca Juga:  Ridwan Kamil Sebut Ada 11 di Jabar Terapkan PPKM Level-3

“Kami juga tidak ingin ada warga yang tidak seharusnya mendapatkan, namun justru malah dapat. Kondisi pasca bencana memang memprihatinkan, namun upaya pemerintahan harus tetap profesional. Kami ingin memastikan dana bantuan tidak ada yang disalahgunakan,” tambahnya.

Haru menyatakan bahwa pihaknya mendorong agar Pemerintah Provinsi Jabar dapat berperan aktif dalam melakukan kordinasi penanganan gempa. Karena, lanjut dia, beberapa titik yang sulit dijangkau harus dipastikan dapat tertangani.

Baca Juga:  Sumpah Pemuda, Uu Ruzhanul Ajak Pemuda Satukan Visi Membangun

“Kami mendukung sikap Gubernur dan Aparat Pemerintahan untuk mengedukasi warga agar tidak menghalang-halangi bantuan dari masyarakat apalagi atas dasar agama dan SARA. Dalam situasi yang darurat, semua harus bekerjasama, saling menguatkan, bukan saling sikut-sikutan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Haru menjelaskan, peran dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana meliputi penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum, perlindungan masyarakat dari dampak bencana.

Kemudian, sambung Haru, pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai.

Baca Juga:  Gubernur Ridwan Kamil Apresiasi Jasa Marga Tidak Naikkan Tarif Tol

Oleh karena itu, Haru mempertanyakan soal alokasi anggaran untuk proses recovery (pemulihan) di wilayah terdampak bencana.

Menurut Haru, pada tahapan pemulihan kegiatan difokuskan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak atau kacau akibat bencana seperti pada mulanya.

“Pemulihan ini tidak hanya dilakukan pada lingkungan fisik saja tetapi korban yang terkena bencana juga diberikan pemulihan baik secara fisik maupun mental,” tandasnya.

  • Bagikan