Menu

Mode Gelap
Yayasan Nuraini Najamudin Raih Penghargaan The most Excellent Islamic Foundation 2022 dari CISA London

Jabar · 27 Jul 2020 19:48 WIB

Ini Usulan Kang Emil Terkait Penataan Kawasan Jabodetabek-Punjur


 Ini Usulan Kang Emil Terkait Penataan Kawasan Jabodetabek-Punjur Perbesar

BANDUNGNEWS.ID – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengusulkan sejumlah hal terkait penataan ruang kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi dan Puncak Cianjur (Jabodetabek-Punjur).

Salah satunya penambahan lembaga dalam badan koordinasi kawasan Jabodetabek-Punjur.

“Lembaga ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan manajemen pembangunan pada saat ada aspek-aspek lintas wilayah yang tidak bisa diselesaikan oleh salah satu pihak,” kata Kang Emil sapaan Ridwan Kamil dalam Rapat Koordinasi Rencana Tata Ruang dan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur di Hotel Pullman Vimala Hills, Kab. Bogor, Senin (27/7/20).

“Jabodetabek Punjur ini harus dikelola oleh kelembagaan yang sifatnya bukan lagi seperti forum silaturahmi dan komunikasi saja, tapi sifatnya harus ada yang berinisiatif,” imbuhnya.

Kang Emil mengusulkan keterlibatan TNI/Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam badan koordinasi Jabodetabek-Punjur.

“Perlu ada tiga lembaga tambahan yang perlu dimasukkan dalam lembaga ini. Pertama, TNI/Polri, kemudian Kementerian LHK karena saya belum lihat ada lembaga ini karena ini terkait juga dengan isu lingkungan, dan BNPB terkait dengan kebencanaan,” ucapnya.

Baca Juga:  Ini Efek Samping Vaksin Corona Sinovac yang Diuji di Bandung

“Kemudian untuk pelaksana, usulan kami full time oleh individu yang tidak memiliki jabatan tertentu sebagai ketua harian dari orang profesional. Ini bisa menjadi PMO (Project Manajemen Office) yang bisa kita support. Menurut saya posisi individu non-jabatan atau tidak rangkap ini sangat penting,” tambahnya.

Kang Emil mengatakan, badan koordinasi tersebut perlu memiliki kewenangan tambahan terkait anggaran dan dibentuk kantor bersama sebagai pusat koordinasi dan data.

“Jadi, kewenangannya ada dua, kewenangan anggaran yang mengordinasikan APBN, juga punya kewenangan anggaran untuk mengatur secara adil APBD kota/kabupaten dan provinsi yang berkomitmen di organisasi itu,” katanya.

“Kita juga harus punya kantor bersama yang representatif. Boleh di Jakarta, Banten, tapi kami juga menawarkan kantornya di Jawa Barat jika kalau berkenan sebagai mayoritas wilayah yang terdampak. Jadi, nanti kita bisa minta kesekretariatan itu untuk update kemajuannya setiap bulan,” imbuhnya.

Menurut Kang Emil, pembentukan badan koordinasi Jabodetabek-Punjur akan menjadi peristiwa bersejarah. Kewenangan yang dimiliki badan ini akan semakin kuat karena tidak hanya mengelola berbagai permasalah yang ada, tetapi juga hingga kewenangan mengatur anggaran yang diperlukan.

Baca Juga:  Pemerintah Segera Salurkan Bansos untuk Warga Pekan Ini

“Akan hadir lembaga yang mengelola Jabodetabek-Punjur secara kewenangan, secara teknis. Jadi, bisa ada kewenangan anggaran, bisa memaksa program, sehingga tidak ada lagi lempar-lemparan (permasalahan) antardaerah atau antarprovinsi,” ucapnya.

“Saya harap lembaga ini segera bekerja dengan kewenangan tidak hanya komunikasi, tapi kewenangan menganggarkan, kewenangan top-down dan bottom-up program, dan lain sebagainya,” tambahnya.

Pemerintah Pusat sendiri telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi dan Puncak Cianjur 2020-2039.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil dalam rapat tersebut mengatakan, ada beberapa isu strategis dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi dan Puncak Cianjur 2020-2039.

“Isu strategisnya ini banjir, sampah dan sanitasi, ketersediaan air bersih, kawasan kumuh dan bangunan ilegal, kebutuhan lahan penataan pantai utara,” kata Sofyan.

Oleh karena itu, kata Sofyan, kompleksitas permasalahan di kawasan Jabodetabek-Punjur membutuhkan kerja sama semua pihak. Mulai dari level pemerintahan daerah sampai stakeholder terkait. Penanganan masalah harus dilakukan secara menyeluruh.

Baca Juga:  Rehat Sejenak dari Gadget, Ajak Si Buah Hati ke Orchid Forest Cikole Yuk, Gratis Tiket Loh!

“Batas administrasi pemerintahan seharusnya tidak menjadi kendala dan kita bisa mengatasi masalah. Kalau selama ini menjadi kendali kita harus tahu bagaimana kita mengatasinya,” ucapnya.

Rapat koordinasi ini merupakan pertemuan ketiga setelah sebelumnya digelar rapat serupa bersama pemerintah daerah di Banten dan DKI Jakarta.

Sofyan mengatakan, nantinya badan koordinasi Jabodetabek-Punjur akan diketuai oleh Menteri ATR/Kepala BPN dengan Wakil Ketua Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, dan Menteri PUPR, serta gubernur dan bupati/wali kota di kawasan Jabodetabek-Punjur.

“Perpres sebelumnya setelah berjalan sekian tahun kemudian terasa bahwa ada perlu improvement, maka keluarlah perpres ini (Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi dan Puncak Cianjur 2020-2039),” katanya.

“Kita akan kerjakan hal-hal yang medesak, seperti masalah banjir, sampah, kemacetan, longsor, masalah penataan hulu. Karena penataan Jabodetabek-Punjur ini harus sinkron dari hulu, tengah, dan hilir,” tambahnya. (red)

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Digelar di Ponpes Miftahul Huda, GMP Berbagi Berlangsung Khidmat

28 November 2022 - 23:25 WIB

GMP Berbagi

Jabar MoU dengan Pemerintah Pusat, Komitmen Pengelolaan Sampah Citarum

19 November 2022 - 07:46 WIB

Ridwan Kamil Minta Polemik Pembangunan Masjid Margonda Depok di Musyawarahkan Sebaik Mungkin

18 November 2022 - 08:08 WIB

Wagub Jabar Lepas Ekspor Tanaman Hias di CPF 2022

11 November 2022 - 12:28 WIB

Atalia Praratya Raih Penghargaan Kategori Promoter Literacy di IKAPI Awards 2022

10 November 2022 - 07:36 WIB

Jabar Data Viz Festival Ajak Warga dan ASN Jadi Agent of Change

8 November 2022 - 08:07 WIB

Trending di Jabar