KCD Pendidikan Wilayah IV Jabar Acuhkan Surat Silaturahmi dan Koordinasi Dewan Pendidikan Purwakarta


BANDUNG NEWS – Sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Denhas Mubarok TA menyayangkan tidak tertibnya administrasi di satuan Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah IV Jabar.

Di mana sebelumnya, Dewan Pendidikan Purwakarta telah melayangkan surat terkait silaturahmi dan koordinasi pada pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2021/2022. Namun, sayangnya Ketua KCD tidak menerima surat tersebut.

“Surat dengan Nomor 08/DP-PWK/VI/2021 perihal silaturahmi dan koordinasi pada pelaksanaan PPDB di arsip kita ada loh, surat keluar,” jelas Denhas.

Baca Juga:  Aniaya Warga, Polres Purwakarta Tangkap Tiga Orang Geng Motor

Padahal, jelas Denhas, surat tersebut sangat penting untuk memastikan proses PPDB, ujian nasional, dan ujian kesetaraan dalam masa darurat Covid-19 di Purwakarta berjalan dengan baik, sesuai dengan SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021.

“Sebelumnya kita melakukan supervisi, monitoring tentang persiapan PPDB dan pelaksanaan uji coba serta simulasi pembelajaran tatap muka (PTM). Untuk itu penting bagi kami berkoordinasi dengan kepala KCD IV terkait hal-hal yang kami temukan di lapangan, dan aduan masyarakat terkait keberlangsungan pendidikan di Kabupaten Purwakarta,” papar Denhas.

Baca Juga:  Aniaya Warga, Polres Purwakarta Tangkap Tiga Orang Geng Motor

Selain itu, ujar Denhas, hal itu untuk menindaklanjuti masalah keluhan orang tua siswa soal anaknya yang tidak diterima di salah satu SMA di Purwakarta. Padahal siswa tersebut berdomosili di zonasi sekolah tersebut.

“Kemudian, adanya keluhan orang tua siswa tentang belajar daring yang dipungut 20 ribu per siswa melalui program go school, My School. Terlepas itu anggaran dari bos, termasuk SMA Sukasari yang secara rombel selalu kekurangan siswa, padahal kelulusan SMP/MTS di sana cukup signifikan,” jelas Denhas.

Baca Juga:  Aniaya Warga, Polres Purwakarta Tangkap Tiga Orang Geng Motor

Untuk itu, jelas Denhas, perlu adanya koordinasi dengan Dewan Pendidikan. Pasalnya, hal seperti itu domain dari Dewan Pendidikan. Semua tidak ada dikotomi lagi dalam hak belajar dan meningkatkan mutu pelayanan pendidikan untuk masyarakat Purwakarta.

“Belum lagi kita mempertanyakan sejauh mana Ketua KCD menjabarkan RKAS, dana sumbangan pendidikan, BOPD, sehingga berbanding lurus dengan kualitas pendidikan di Kabupaten Purwakarta,” pungkasnya.

(amt)