Menu

Mode Gelap
Yayasan Nuraini Najamudin Raih Penghargaan The most Excellent Islamic Foundation 2022 dari CISA London

Jabar ยท 1 Jun 2022 06:32 WIB

Kebutuhan Tenaga Kesehatan Daerah Harus Sinkron Dengan Pemerintah Pusat


 Kebutuhan Tenaga Kesehatan Daerah Harus Sinkron Dengan Pemerintah Pusat Perbesar

BANDUNG NEWS — Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan di Provinsi Jawa Barat akan disusun, Pansus VII DPRD Provinsi Jawa Barat pun mulai mencari rekomendasi atas penyusunan Raperda tersebut.

Ketua Pansus VII, Eryani Sulam saat mengunjungi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengatakan, pihaknya datang untuk mendapatkan banyak masukan dan informasi yang diberikan baik dari puskesmas maupun Dinkes KBB yang salah satunya mengenai status kepegawaian di dinas dan di Rumah Sakit.

Baca Juga:  Jelang Iduladha, Ridwan Kamil Imbau Semua Daerah di Jawa Barat Tingkatkan Pengawasan Lalu Lintas Ternak

“Kunjungan Pansus VII ke Kabupaten Bandung Barat ini merupakan kunjungan dimulainya kerja Pansus VII mengenai pengelolaan tenaga kesehatan di Jawa Barat, banyak informasi yang kami dapat seperti salah satunya adalah mengenai status kepegawaian, misalnya di dinas itu kebanyan kan ASN, namun di Rumah Sakit apalagi yang statusnya sudah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kebanyakan adalah non ASN,” kata Eryani di Kabupaten Bandung Barat, Selasa, (31/5/2022).

Baca Juga:  Kelompok Muda Jabar Harus Melek Keterbukaan Informasi Publik

Eryani menyebut, perencanaan terkait dengan kebutuhan untuk masing-masing Kabupaten/ Kota akan disinergikan dengan Provinsi Jawa barat setelah mengetahui kebutuhannya.

“Pertama kita membutuhkan perencanaan terkait dengan kebutuhan dari masing-masing Kabupaten/ Kota sehingga bisa di sinergikan dengan provinsi jawa barat mengenai kebutuhan yang diperlukan,” ujarnya.

Kedepannya, menurut Eryani, Raperda ini juga akan di sinkronkan dengan peraturan pusat sehingga menjadi perda yang bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Jawa Barat khususnya Tenaga Kesehatan.

Baca Juga:  Ridwan Kamil: Kendaraan Listrik Adalah Keniscayaan

“Pansus VII juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan mensingkronkan raperda yang akan dibuat dengan peraturan yang telah ada, dan diharapkan perda pengelolaan tenaga kesehatan ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat khususnya tenaga kesehatan di provinsi jawa barat,” tutup Eryani.

Artikel ini telah dibaca 14 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Ajak Warga Terapkan Empat Pilar Kebangsaan, Thoriqoh: Mari Jaga Stabilitas Keamanan

9 Desember 2022 - 12:45 WIB

DPRD Jabar Kutuk Keras Aksi Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar Bandung

9 Desember 2022 - 09:38 WIB

DPRD Jabar Ungkap Kekurangan Penataan Kawasan Cihideng Tasikmalaya

7 Desember 2022 - 17:24 WIB

Hadiri Pelantikan ABPPTSI Jabar, Sekda: Mitra Strategis Bentuk SDM Berkualitas

22 November 2022 - 19:20 WIB

Uu Ruzhanul Minta Masyarakat Perkuat Ekonomi Melalui UMKM

22 November 2022 - 19:04 WIB

Ridwan Kamil Paparkan Empat Inovasi Unggulan dalam Tahap Penilaian IGA 2022

21 November 2022 - 21:32 WIB

Trending di Jabar