Menu

Mode Gelap
 

Jabar ยท 1 Jun 2022 06:32 WIB

Kebutuhan Tenaga Kesehatan Daerah Harus Sinkron Dengan Pemerintah Pusat


 Kebutuhan Tenaga Kesehatan Daerah Harus Sinkron Dengan Pemerintah Pusat Perbesar

BANDUNG NEWS — Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan di Provinsi Jawa Barat akan disusun, Pansus VII DPRD Provinsi Jawa Barat pun mulai mencari rekomendasi atas penyusunan Raperda tersebut.

Ketua Pansus VII, Eryani Sulam saat mengunjungi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengatakan, pihaknya datang untuk mendapatkan banyak masukan dan informasi yang diberikan baik dari puskesmas maupun Dinkes KBB yang salah satunya mengenai status kepegawaian di dinas dan di Rumah Sakit.

Baca Juga:  Pemerataan Investasi untuk Ketahanan Ekonomi Jabar melalui WJIS

“Kunjungan Pansus VII ke Kabupaten Bandung Barat ini merupakan kunjungan dimulainya kerja Pansus VII mengenai pengelolaan tenaga kesehatan di Jawa Barat, banyak informasi yang kami dapat seperti salah satunya adalah mengenai status kepegawaian, misalnya di dinas itu kebanyan kan ASN, namun di Rumah Sakit apalagi yang statusnya sudah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kebanyakan adalah non ASN,” kata Eryani di Kabupaten Bandung Barat, Selasa, (31/5/2022).

Baca Juga:  Pansus V: Anggaran Perlindungan Perempuan Harus Memadai

Eryani menyebut, perencanaan terkait dengan kebutuhan untuk masing-masing Kabupaten/ Kota akan disinergikan dengan Provinsi Jawa barat setelah mengetahui kebutuhannya.

“Pertama kita membutuhkan perencanaan terkait dengan kebutuhan dari masing-masing Kabupaten/ Kota sehingga bisa di sinergikan dengan provinsi jawa barat mengenai kebutuhan yang diperlukan,” ujarnya.

Kedepannya, menurut Eryani, Raperda ini juga akan di sinkronkan dengan peraturan pusat sehingga menjadi perda yang bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Jawa Barat khususnya Tenaga Kesehatan.

Baca Juga:  Mahasiswa Jabar Temui Ketua KPK, Dorong Kasus Korupsi Dana Aspirasi Anggota DPRD Jabar Diungkap Tuntas

“Pansus VII juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan mensingkronkan raperda yang akan dibuat dengan peraturan yang telah ada, dan diharapkan perda pengelolaan tenaga kesehatan ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat khususnya tenaga kesehatan di provinsi jawa barat,” tutup Eryani.

Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Komisi V Minta Pemprov Segera Lakukan Pemetaan Tenaga Honorer

18 Juni 2022 - 06:39 WIB

Luas Wilayah Jadi Pembahasan Raperda RPPLH

17 Juni 2022 - 06:36 WIB

DPRD Jabar : Raperda RPPLH Tak Hanya Soal Sampah

16 Juni 2022 - 06:41 WIB

Raperda RPPLH Tidak Hanya Urusi Sampah

16 Juni 2022 - 06:34 WIB

Tokoh Masyarakat Harus Bisa Sosialisasikan Kembali 4 Pilar Kebangsaan

4 Juni 2022 - 06:30 WIB

Pansus V: Anggaran Perlindungan Perempuan Harus Memadai

1 Juni 2022 - 06:27 WIB

Trending di Jabar