Menu

Mode Gelap
 

Jabar · 4 Mei 2021 15:27 WIB

Komisi I DPRD Jabar Minta Revisi Perda No. 3 Tahun 2019 Tentang Aset Daerah


 Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman. (Foto : Tri Angga/Humas DPRD Jabar). Perbesar

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman. (Foto : Tri Angga/Humas DPRD Jabar).

BANDUNG NEWS — Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat pleno untuk merumuskan rekomendasi tentang revisi Perda No. 3 Tahun 2019  Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Rapat tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari rangkaian kegiatan Komisi I dalam membahas persoalan aset daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman menyebutkan, nilai bobot rekomendasi revisi dalam Perda tersebut mengatur pemanfaatan dan pengamanan aset.

Hal tersebut agar dapat memiliki aturan yang bersifat operasional bagi pemerintah terhadap tugas dalam cakupan lokal. Pasalnya, Perda tersebut sangat identik dengan pemerintah yang menjadikan payung hukum yang lebih operasional.

Baca Juga:  Ridwan Kamil Dorong bank bjb Tingkatkan Teknologi di era 4.0

“Di antaranya, rekomendasi revisi perda tersebut merumuskan satu klausa untuk membentuk pengorganisasian dan penganggaran secara terpisah dari yang sekarang mengelola aset dan itu menjadi perhatian komisi,” ujar Bedi di Bandung Giri Gahana, Kabupaten Sumedang, Selasa (4/5/2021).

Dia menegaskan, penanganan masalah aset diperlukan sinergi antar kelembagaan diantaranya Badan Pertanahan Pusat ataupun Daerah.

Baca Juga:  Gubernur dan Enam Kepala Daerah Sepakat Kelola Bersama TPPAS Regional Legok Nangka

Menurut Bedi, saat ini target sertifikasi dari segi jumlah masih minim khususnya pada aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Apakah ada persoalan di hulu atau hilirnya tentu harus benar-benar bisa dicarikan solusinya agar tidak menghambat pada proses pemulihan aset,” katanya.

“Bisa saja di elit politik sudah oke, tetapi dilapangan ada kendala yang harus diselesaikan pembiayaannya di lapangan dan ini realistis bahwa di lapangan memang selalu ada yang seperti itu. Agar mendorong suksesnya kegiatan sertifikasi,” ujar Bedi menambahkan.

Baca Juga:  Komisi V Harap RSUDA Kota Bogor Jadi RS Regional

Namun begitu, pihaknya optimistis persoalan pengelolaan aset dapat teratasi dengan baik. Dengan langkah yang progresiv untuk menyelesaikan masalah persoalan aset dimulai dari aturan pengorganisasian, pembiayaan harus terkalkulasi. Selain itu juga harus memiliki road map atas apa yang menjadi tujuan umumnya dalam pengelolaan aset.

“Yang jelas, kita harus memiliki road map tentang pengelolaan aset ini agar tidak keluar jalur yang ditempuh,”pungkasnya.

(dra)

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Revitalisasi Situ Ciburuy, Ridwan Kamil: Sekarang Sudah Terlihat Bersih

14 Agustus 2022 - 08:00 WIB

Menteri Koperasi dan UMKM Siap Permudah Akses Permodalan Usaha

13 Agustus 2022 - 18:11 WIB

Dorong Anggaran Panti Sosial, DPRD Jabar Soroti Aspek Sarana

12 Agustus 2022 - 22:56 WIB

Ridwan Kamil Luncurkan Program Tapal Desa

12 Agustus 2022 - 10:30 WIB

Komisi V Dorong Angggaran Perbaikan Untuk Panti Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

11 Agustus 2022 - 15:24 WIB

Penopang Jembatan Cigereuh Kabupaten Bandung Rusak, Komisi IV DPRD Jabar Respon Rencana Perbaikan

11 Agustus 2022 - 15:20 WIB

Trending di Jabar