Komisi V Harap SMKN 1 Buduran Sidoarjo Jadi Role Model SMK BLUD Jabar


Komisi V
Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat saat peninjauan lapangan ke SMKN 1 Buduran Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur untuk membahas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Rabu, (09/06/2021). (Foto : Rizky Ramdhani/Humas DPRD Jabar)

BANDUNG NEWS – Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk SMK Negeri BLUD sudah ditetapkan sejak tahun 2018 silam. Menindaklanjuti hal itu, Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mengunjungi SMKN 1 Buduran Sidoarjo. Di mana telah menjadi BLUD untuk meninjau serta mempelajari role model SMK BLUD.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyu Wijaya mengapresiasi keberadaan SMKN 1 Buduran ini. Asep juga mengatakan sekolah tersebut bisa menjadi role model yang sempurna untuk diimplementasikan pada SMK di Jawa Barat.

“Saya sangat mengapresiasi SMKN 1 Buduran Sidoarjo ini. Kami berkesempatan berkeliling bisa melihat hasil karya siswa di sini. Berupa Cafe, Hotel, Tata Busana serta Tata Boga yang memiliki standarisasi industri. Hal ini bisa menjadi role model untuk menerapkan di SMK Negeri di Jawa Barat,” katanya di SMKN 1 Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Rabu, (9/6/21).

Baca Juga:  Densus 88 Kembali Ringkus Jaringan Teroris dari JAD di Bogor

Asep menambahkan, SMK BLUD bisa menjadi solusi bagi para lulusannya untuk bisa bersaing di dunia industri yang memiliki keahlian agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

“Kami rasa keberadaan SMK BLUD bisa menjawab tantangan dunia industri bagi para lulusan SMK serta para lulusannya bisa bekerja dan mempunyai wirausaha sendiri,” tambahnya.

Komisi V: Perlu Dukungan Pergub

Sementara itu Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya juga mengatakan, setelah Pergub memfasilitasi, BLUD SMK Negeri di Jawa Timur memiliki sistem yang lebih baik dan lebih profesional dan hal tersebut memberikan semangat baru bagi para civitas di dalamnya.

Baca Juga:  Iis Turniasih Ajak Perkuat Gotong Royong

“Sejak tahun 2018 di Provinsi Jawa Timur sekolah-sekolah SMK Negeri yang telah memiliki sistem yang bagus di fasilitasi oleh Peraturan Gubernur menjadi Sekolah BLUD. Di mana ada perbedaan pengelolaan keuangannya yang lebih profesional sehingga mempunyai semangat yang tinggi bagi civitas di dalamnya,” ucap Abdul Hadi.

Baca Juga:  Komisi I Apresiasi Bumdes Bina Laksana Sukses Kelola Budaya Lokal

Menurutnya, perubahan SMK menjadi BLUD juga mempengaruhi bagi para siswanya yang dapat menjadikan mereka memiliki kompetensi di atas rata-rata. Karena SMK BLUD bisa lebih profesional serta meringankan APBD. Untuk itu Jawa Barat harus mencontoh keberadaan SMK BLUD di Provinsi Jawa Timur.

“Dampak SMK BLUD bagi para siswa bisa mempunyai kompetensi yang di atas rata-rata. Di sisi lain SMK BLUD bisa meringankan APBD karena keuangan mereka kelola sendiri. Serta bisa di alokasikan untuk kepentingan sekolah itu sendiri. Jawa Barat harus mencontoh SMK BLUD di Provinsi Jawa Timur.” tutupnya.

(dra)