Menu

Mode Gelap
 

Jabar · 10 Apr 2021 09:57 WIB

Komisi V Minta Pemprov Akomodir Peserta Didik di Zona Blank Spot


 Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Walikota Depok dan Rombongan diterima langsung oleh Wakil Walikota Kota Depok Imam Budi Hartono. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan masukan terkait pembangunan dan kebutuhan untuk kota depok itu sendiri. (Kamis, 08/04/2021). (Foto : Rizky Ramdhani/Humas DPRD) Perbesar

Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Walikota Depok dan Rombongan diterima langsung oleh Wakil Walikota Kota Depok Imam Budi Hartono. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan masukan terkait pembangunan dan kebutuhan untuk kota depok itu sendiri. (Kamis, 08/04/2021). (Foto : Rizky Ramdhani/Humas DPRD)

BANDUNG NEWS – Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengatakan Gubernur beserta jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat harus mengakomodasi calon murid yang tidak dapat sekolah karena rumahnya masuk dalam kategori blank spot. Dengan kata lain, di wilayah tempat calon murid tinggal tidak tersentuh zonasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).

Hal tersebut mengemuka saat ditanya oleh wartawan selepas acara rapat konsultasi akhir tentang draft pergub Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang bertempat di SMA Negeri 4 Kota Depok, Kamis 8 April 2021.

Baca Juga:  Guna Tingkatkan Pelayanan, Komisi V Minta Dinkes Optimalkan Anggaran RSUD

“Dalam sekala jawa barat masih ada blank spot sekitar 19 kecamatan belum punya sekolah sma dan smk negeri saya kalkulasikan sekitar 19.000 anak kita gak bisa sekolah dan ini pasti gak bisa masuk jalur zonasi, kami minta kepada bapak gubernur agar ini di tuntaskan jangan sampai kita bikin PPDB tapi kita belum mencukupi syarat awal artinya PR kita masih banyak ini masih ada 200 kecamatan lebih yang belum punya sma/smk negeri”. Ucap Abdul Hadi.

Baca Juga:  Insentif Nakes Terlambat, Ade Kaca: 'Saya Prihatin'

Abdul Hadi menambahkan meski kapasitas sekolah terdekat dari rumah calon murid sudah penuh, Pemerintah harus mengakomodir dalam hal ini Alternatif nya adalah sekolah swasta, tahun lalu bantuan pemprov yang dinamakan BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal) Mengingat anggaran yang diberikan pemerintah itu sangat besar 912miliar ini adalah hibah untuk anak anak yang bersekolah di swasta itu dinaikan asalnya 550ribu menjadi 750 ribu namun pada nyatanya masih banyak saja sekolah swasta yang bandel .

Baca Juga:  Halo Pelaku UMKM dan Ekraf Jabar, Yuk Gabung Jadi Mitra Borongdong

“Untuk intervensi nya kepada sekolah swasta yang tidak mau mengikuti aturan saya minta kepada kepala dinas untuk tegas agar dibuatkan nomenklatur karena saya kira kalau hanya di buat himbauan sepertinya tidak bisa ini harus dibuat aturan kalau masih ngeyel ya kita blacklist aja”. Pungkasnya.

(rian)

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

DPRD Jabar Apresiasi Surat Edaran Siaran Keagamaan KPID Jabar

18 Agustus 2022 - 18:39 WIB

Genap Berusia 6 Tahun, MEDIAJABAR.COM Gabungkan Jurnalistik dengan Sistem Teknologi Digital

18 Agustus 2022 - 11:07 WIB

Dihadiri Bupati Anne, DPRD Purwakarta Gelar Rapat Paripurna Terkait 2 Raperda

17 Agustus 2022 - 18:49 WIB

Wagub Jabar Dukung Program 5.000 Wirausaha Baru dan 1.000 Perempuan Pengusaha di Kota Depok

16 Agustus 2022 - 11:00 WIB

Ridwan Kamil Hadiahi 72 Pengantin Baru Honeymoon di Hotel Berbintang

16 Agustus 2022 - 10:30 WIB

Revitalisasi Situ Ciburuy, Ridwan Kamil: Sekarang Sudah Terlihat Bersih

14 Agustus 2022 - 08:00 WIB

Trending di Jabar