Menu

Mode Gelap
Yayasan Nuraini Najamudin Raih Penghargaan The most Excellent Islamic Foundation 2022 dari CISA London

Jabar · 10 Apr 2021 09:57 WIB

Komisi V Minta Pemprov Akomodir Peserta Didik di Zona Blank Spot


 Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Walikota Depok dan Rombongan diterima langsung oleh Wakil Walikota Kota Depok Imam Budi Hartono. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan masukan terkait pembangunan dan kebutuhan untuk kota depok itu sendiri. (Kamis, 08/04/2021). (Foto : Rizky Ramdhani/Humas DPRD) Perbesar

Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Walikota Depok dan Rombongan diterima langsung oleh Wakil Walikota Kota Depok Imam Budi Hartono. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan masukan terkait pembangunan dan kebutuhan untuk kota depok itu sendiri. (Kamis, 08/04/2021). (Foto : Rizky Ramdhani/Humas DPRD)

BANDUNG NEWS – Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengatakan Gubernur beserta jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat harus mengakomodasi calon murid yang tidak dapat sekolah karena rumahnya masuk dalam kategori blank spot. Dengan kata lain, di wilayah tempat calon murid tinggal tidak tersentuh zonasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).

Hal tersebut mengemuka saat ditanya oleh wartawan selepas acara rapat konsultasi akhir tentang draft pergub Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang bertempat di SMA Negeri 4 Kota Depok, Kamis 8 April 2021.

Baca Juga:  Legislator Jabar Ajak Masyarakat Melestarikan Budaya dan Kearifan Lokal

“Dalam sekala jawa barat masih ada blank spot sekitar 19 kecamatan belum punya sekolah sma dan smk negeri saya kalkulasikan sekitar 19.000 anak kita gak bisa sekolah dan ini pasti gak bisa masuk jalur zonasi, kami minta kepada bapak gubernur agar ini di tuntaskan jangan sampai kita bikin PPDB tapi kita belum mencukupi syarat awal artinya PR kita masih banyak ini masih ada 200 kecamatan lebih yang belum punya sma/smk negeri”. Ucap Abdul Hadi.

Baca Juga:  Wagub Uu Ruhzanul Ulum Paparkan Kondisi Energi Jabar kepada DEN

Abdul Hadi menambahkan meski kapasitas sekolah terdekat dari rumah calon murid sudah penuh, Pemerintah harus mengakomodir dalam hal ini Alternatif nya adalah sekolah swasta, tahun lalu bantuan pemprov yang dinamakan BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal) Mengingat anggaran yang diberikan pemerintah itu sangat besar 912miliar ini adalah hibah untuk anak anak yang bersekolah di swasta itu dinaikan asalnya 550ribu menjadi 750 ribu namun pada nyatanya masih banyak saja sekolah swasta yang bandel .

Baca Juga:  Kang Icak: Percepatan Vaksinasi Kunci Pemulihan Ekonomi di Jawa Barat

“Untuk intervensi nya kepada sekolah swasta yang tidak mau mengikuti aturan saya minta kepada kepala dinas untuk tegas agar dibuatkan nomenklatur karena saya kira kalau hanya di buat himbauan sepertinya tidak bisa ini harus dibuat aturan kalau masih ngeyel ya kita blacklist aja”. Pungkasnya.

(rian)

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Digelar di Ponpes Miftahul Huda, GMP Berbagi Berlangsung Khidmat

28 November 2022 - 23:25 WIB

GMP Berbagi

Jabar MoU dengan Pemerintah Pusat, Komitmen Pengelolaan Sampah Citarum

19 November 2022 - 07:46 WIB

Ridwan Kamil Minta Polemik Pembangunan Masjid Margonda Depok di Musyawarahkan Sebaik Mungkin

18 November 2022 - 08:08 WIB

Wagub Jabar Lepas Ekspor Tanaman Hias di CPF 2022

11 November 2022 - 12:28 WIB

Atalia Praratya Raih Penghargaan Kategori Promoter Literacy di IKAPI Awards 2022

10 November 2022 - 07:36 WIB

Jabar Data Viz Festival Ajak Warga dan ASN Jadi Agent of Change

8 November 2022 - 08:07 WIB

Trending di Jabar