Menu

Mode Gelap
Yayasan Nuraini Najamudin Raih Penghargaan The most Excellent Islamic Foundation 2022 dari CISA London

News ยท 11 Agu 2020 22:52 WIB

KPK Tegaskan Alih Status Pegawai Tidak Gerus Independensi


 Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron/Net Perbesar

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron/Net

BANDUNGNEWS.ID- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menegaskan, sistem penggajian setelah beralih menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan menggerus independensi para pegawai.

Sistem penggajian pegawai KPK diketahui berubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara.

“Sistem penggajian KPK setelah beralih menjadi ASN berdasarkan PP 41/2020 akan menggerus independensi pegawai KPK adalah mengecilkan independensi pegawai KPK hanya karena gaji,” ujar Ghufron dalam keterangannya, Selasa (11/8/2020).

Baca Juga:  Lewat Inovasi, Pandemi Membawa Hikmah Bagi Pelaku UMKM

Ghufron memastikan, independensi pegawai KPK sebagai penegak hukum terlahir bukan karena gaji atau status kepegawaian. Melainkan terlahir dari spirit dan pemahaman independensi merupakan hal yang utama dalam penegakan hukum.

“Independensi KPK terlahir karena penanaman kecintaan insan KPK pada Republik Indonesia yang ditanam sejak rekrutmen sampai dengan pembinaan dan kode etik KPK,” kata Ghufron.

Sementara itu, Istana Kepresidenan memastikan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tak akan berpengaruh pada penghasilan. Pegawai KPK tetap akan mendapatkan penghasilan seperti yang berlaku selama ini.

Baca Juga:  Mahasiswa Jabar Temui Ketua KPK, Dorong Kasus Korupsi Dana Aspirasi Anggota DPRD Jabar Diungkap Tuntas

“Penghasilan pegawai KPK yang telah beralih menjadi pegawai ASN tidak akan mengalami penurunan,” kata staf khusus presiden bidang hukum, Dini Purwono dalam keterangannya.

Dini menyatakan, hal ini sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN.

Pasal 9 ayat (1) berbunyi. “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah menjadi pegawai ASN diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian Pasal 9 ayat (2) menyatakan, “dalam hal terjadi penurunan penghasilan, kepada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi selain gaji dan tunjangan juga dapat diberikan tunjangan khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden”.

Baca Juga:  Legislator Jabar Ajak Masyarakat Melestarikan Budaya dan Kearifan Lokal

Oleh karena itu, Dini pun memastikan PP 41/2020 terkait peralihan pegawai KPK menjadi ASN tidak akan mengganggu atau melemahkan KPK. Dini mengklaim, hal tersebut tidak lain untuk memperkuat kinerja KPK.

“Sama sekali tidak ada niat Pemerintah untuk melemahkan KPK. Sebaliknya ini adalah bagian dari memperkuat institusi pemberantasan korupsi,” pungkasnya. [red]

Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Digelar di Ponpes Miftahul Huda, GMP Berbagi Berlangsung Khidmat

28 November 2022 - 23:25 WIB

GMP Berbagi

Bantu Rakyat Kecil, GMP Karawang Gelar Bazar Sembako Murah

27 November 2022 - 14:11 WIB

Jabar MoU dengan Pemerintah Pusat, Komitmen Pengelolaan Sampah Citarum

19 November 2022 - 07:46 WIB

Ridwan Kamil Minta Polemik Pembangunan Masjid Margonda Depok di Musyawarahkan Sebaik Mungkin

18 November 2022 - 08:08 WIB

GMP Jabar Gelar Program Peduli Kasih, 100 Warga Ikuti Pengobatan Alternatif Gratis

13 November 2022 - 11:24 WIB

Wagub Jabar Lepas Ekspor Tanaman Hias di CPF 2022

11 November 2022 - 12:28 WIB

Trending di Jabar