Menu

Mode Gelap
 

News · 11 Agu 2020 22:52 WIB

KPK Tegaskan Alih Status Pegawai Tidak Gerus Independensi


 Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron/Net Perbesar

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron/Net

BANDUNGNEWS.ID- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menegaskan, sistem penggajian setelah beralih menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan menggerus independensi para pegawai.

Sistem penggajian pegawai KPK diketahui berubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Tindak Pidana Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara.

“Sistem penggajian KPK setelah beralih menjadi ASN berdasarkan PP 41/2020 akan menggerus independensi pegawai KPK adalah mengecilkan independensi pegawai KPK hanya karena gaji,” ujar Ghufron dalam keterangannya, Selasa (11/8/2020).

Baca Juga:  KPK Ingatkan Penyelenggara Pemilu Waspadai Politik Uang

Ghufron memastikan, independensi pegawai KPK sebagai penegak hukum terlahir bukan karena gaji atau status kepegawaian. Melainkan terlahir dari spirit dan pemahaman independensi merupakan hal yang utama dalam penegakan hukum.

“Independensi KPK terlahir karena penanaman kecintaan insan KPK pada Republik Indonesia yang ditanam sejak rekrutmen sampai dengan pembinaan dan kode etik KPK,” kata Ghufron.

Sementara itu, Istana Kepresidenan memastikan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tak akan berpengaruh pada penghasilan. Pegawai KPK tetap akan mendapatkan penghasilan seperti yang berlaku selama ini.

Baca Juga:  Pengurus PP Darul Hidayah Mendukung Penuh Pencalonan Listyo Sigit Sebagai Kapolri

“Penghasilan pegawai KPK yang telah beralih menjadi pegawai ASN tidak akan mengalami penurunan,” kata staf khusus presiden bidang hukum, Dini Purwono dalam keterangannya.

Dini menyatakan, hal ini sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN.

Pasal 9 ayat (1) berbunyi. “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah menjadi pegawai ASN diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian Pasal 9 ayat (2) menyatakan, “dalam hal terjadi penurunan penghasilan, kepada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi selain gaji dan tunjangan juga dapat diberikan tunjangan khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden”.

Baca Juga:  Mahasiswa Jabar Temui Ketua KPK, Dorong Kasus Korupsi Dana Aspirasi Anggota DPRD Jabar Diungkap Tuntas

Oleh karena itu, Dini pun memastikan PP 41/2020 terkait peralihan pegawai KPK menjadi ASN tidak akan mengganggu atau melemahkan KPK. Dini mengklaim, hal tersebut tidak lain untuk memperkuat kinerja KPK.

“Sama sekali tidak ada niat Pemerintah untuk melemahkan KPK. Sebaliknya ini adalah bagian dari memperkuat institusi pemberantasan korupsi,” pungkasnya. [red]

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Pemkab Kolaborasikan TMMD dan Gempungan Demi Wujudkan Purwakarta Istimewa

12 Mei 2022 - 18:19 WIB

Kepala KCD XII Dr. Abur Mustikawanto, M.Ed: Tingkatkan Kompetensi Murid Sekolah

4 April 2022 - 23:09 WIB

Cegah Meningkatnya Penyalahgunaan Narkoba, BNN Rangkul Pelajar Melalui Festival Paduan Suara

28 Maret 2022 - 23:09 WIB

Jelang Ramadan XL Axiata Perkuat Jaringan untuk Dukung Kenyamanan Aktivitas Masyarakat

28 Maret 2022 - 20:09 WIB

Elektabilitas PDIP Tertinggi, Ono Surono: Terimakasih Atas Kepercayaan Rakyat

28 Maret 2022 - 20:05 WIB

Ikut ‘Gerbong’ Ekonomi Syariah, Aktivis Se-Bandung Raya Siap Gabung Badan Usaha Milik Pemuda

27 Maret 2022 - 10:56 WIB

Trending di Jabar