Menu

Mode Gelap
 

Jabar ยท 13 Apr 2021 20:39 WIB

Lengkapi Persyaratan CDPOB, Komisi I Serap Pendapat Pakar


 Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Sadar Muslihat. (Foto : Tri Angga/Humas DPRD Jabar). Perbesar

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Sadar Muslihat. (Foto : Tri Angga/Humas DPRD Jabar).

BANDUNG NEWS— Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menyerap pendapat pakar, berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) diantaranya Bogor Timur dan Indramayu Barat.

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Sadar Muslihat mengatakan, persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi oleh CDPOB gelombang dua yakni Indramayu Barat dan Bogor Timur tersebut akan disampaikan dalam Sidang Paripurna Jawaban Nota Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang rencananya akan dibacakan pada 16 April 2021 mendatang.

“Gubernur sudah mengusulkan pada paripurna yang lalu, kita bahas bersama pihak terkait dan akan kita sampaikan pada paripurna jawaban atas usulan gubernur tersebut,” ujar Sadar di Bandung Giri Gahana, Kabupaten Sumedang, Selasa (13/4/2021).

Baca Juga:  Ridwan Kamil Dorong Percepatan Vaksinasi di Cianjur

Dia berharap, aspirasi pemekaran daerah tersebut dapat terwujud dengan hasil yang memuaskan. Selain itu, daerah pemekaran mendapatkan dukungan penuh dari kabupaten induk.

“Tentu saja kita berharap aspirasi dapat sampai pada tujuannya dan pemerintah kabupaten yang melakukan pemekaran dapat mendukung sepenuhnya. Baik secara finansial maupun sumber daya manusia dan hal-hal lain yang harus dipenuhi,” tukasnya.

Baca Juga:  KPK Apresiasi Pemprov Jabar

Sebelumnya, DPRD Provinsi Jawa Barat bahas persiapan daerah otonomi baru Indramayu Barat bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu, BPKAD Provinsi Jawa Barat, Pakar dari Universitas Padjajaran dan Panitia Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat (PPKIB) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Indramayu.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman menyebutkan, Indramayu Barat merupakan salah satu daerah persiapan otonomi baru yang diusulkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Provinsi Jawa Barat dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat pada Maret lalu.

Baca Juga:  BPS Prediksi Bogor Jadi Kabupaten Penduduk Terbanyak

“Dalam hal ini kami menindaklanjuti amanat paripurna, sehingga perlu pembahasan lanjutan,” ujar Bedi.

Karena itu, lanjut Bedi, pihaknya ingin mengetahui dan memastikan dukungan dari daerah induk. Sebab, daerah pemekaran sebagai daerah persiapan otonomi baru tidak akan terlepas dari daerah induk. Kesiapan dari daerah induk harus dikaji secara matang bersama dengan para ahli.

“Perjuanganya bukan hanya sampai provinsi saja. Kita kawal bersama hingga ke pemerintah pusat sampai saatnya moratorium otonomi daerah dicabut,” katanya.

(riv)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

DPRD Jabar Apresiasi Surat Edaran Siaran Keagamaan KPID Jabar

18 Agustus 2022 - 18:39 WIB

Genap Berusia 6 Tahun, MEDIAJABAR.COM Gabungkan Jurnalistik dengan Sistem Teknologi Digital

18 Agustus 2022 - 11:07 WIB

Dihadiri Bupati Anne, DPRD Purwakarta Gelar Rapat Paripurna Terkait 2 Raperda

17 Agustus 2022 - 18:49 WIB

Wagub Jabar Dukung Program 5.000 Wirausaha Baru dan 1.000 Perempuan Pengusaha di Kota Depok

16 Agustus 2022 - 11:00 WIB

Ridwan Kamil Hadiahi 72 Pengantin Baru Honeymoon di Hotel Berbintang

16 Agustus 2022 - 10:30 WIB

Revitalisasi Situ Ciburuy, Ridwan Kamil: Sekarang Sudah Terlihat Bersih

14 Agustus 2022 - 08:00 WIB

Trending di Jabar