Menu

Mode Gelap
Yayasan Nuraini Najamudin Raih Penghargaan The most Excellent Islamic Foundation 2022 dari CISA London

News ยท 8 Agu 2020 23:29 WIB

Mahfud MD: Penanganan Terorisme Perlu Libatkan TNI


 Menkopolhukam Mahfud MD/Net Perbesar

Menkopolhukam Mahfud MD/Net

BANDUNGNEWS.ID- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memandang perlu keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme dalam situasi dan kondisi tertentu.

“Perang melawan terorisme itu pada dasarnya adalah perang terhadap tindak pidana terorisme. Jadi, terorisme kita jadikan tindak pidana. Ujung tombak untuk menanganinya adalah polisi dalam rangka penegakan hukum,” kata Mahfud MD, saat konferensi pers secara virtual, Sabtu (8/8).

Hal itu disampaikannya menanggapi draf Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelibatan TNI dalam Menangani Aksi Terorisme.

Akan tetapi, kata dia, karena kejahatannya serius. Ada unit-unit yang khusus menangani, yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Baca Juga:  Berdiri Sejak Mei 2022, MPP Kota Bandung Siap Diresmikan

“BNPT secara struktural tidak di bawah Polri. Tetapi di situ ada Polri, ada TNI. Yang pimpin Polri, seperti BNPT yang pimpin Polri. Tetapi secara struktural dan anggotanya bukan hanya Polri, melainkan ada sipil, ada TNI-nya juga,” katanya seperti dikutip dari Antara.

Di kepolisian, kata dia, ada pula Detasemen Khusus (Densus) 88 yang menangani terorisme sebab terorisme merupakan tindak pidana sehingga ujung tombak penegakan hukumnya adalah Polri, serta harus dibawa ke pengadilan.

Baca Juga:  Pemkab KBB dan TNI Bersinergi Bangun Bandung Barat Melalui Program TMMD

Namun, Mahfud mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan juga bahwa TNI dilibatkan untuk menangani aksi terorisme sehingga akan diatur dalam perpres dan dikonsultasikan dengan DPR.

“Jadi, pelibatan TNI di dalam menangani aksi terorisme adalah perintah UU, yakni UU No. 5/2018. Ada keadaan-keadaan tertentu yang bisa melakukan itu hanya TNI. Misal terjadi aksi teror di tempat yang tidak ada di dalam yurisdiksi Polri,” katanya.

Ia mencontohkan aksi terorisme di kawasan zona ekonomi eksklusif (ZEE), pesawat atau kapal laut berbendera asing, atau di kantor kedutaan.

Baca Juga:  Gelar Rekonstruksi, Pusmpomad TNI Ungkap Motif Tabrak Lagi di Nagreg

Mahfud memastikan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme yang bakal diatur dalam perpres itu sudah melalui pertimbangan dan pembahasan yang cermat.

Pihak-pihak, termasuk yang tidak setuju pelibatan TNI, lanjut dia, juga sudah diajak berdiskusi sebelum merumuskan draf perpres yang kini sudah disampaikan kepada DPR itu.

“Ada yang hanya bilang tidak setuju tetapi tidak punya alasan. Namun, ada juga yang memberikan rumusan-rumusan bersifat jalan tengah. Itu kita masukkan ke dalam rumusan itu,” kata Mahfud. [red]

Artikel ini telah dibaca 11 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Digelar di Ponpes Miftahul Huda, GMP Berbagi Berlangsung Khidmat

28 November 2022 - 23:25 WIB

GMP Berbagi

Bantu Rakyat Kecil, GMP Karawang Gelar Bazar Sembako Murah

27 November 2022 - 14:11 WIB

Jabar MoU dengan Pemerintah Pusat, Komitmen Pengelolaan Sampah Citarum

19 November 2022 - 07:46 WIB

Ridwan Kamil Minta Polemik Pembangunan Masjid Margonda Depok di Musyawarahkan Sebaik Mungkin

18 November 2022 - 08:08 WIB

GMP Jabar Gelar Program Peduli Kasih, 100 Warga Ikuti Pengobatan Alternatif Gratis

13 November 2022 - 11:24 WIB

Wagub Jabar Lepas Ekspor Tanaman Hias di CPF 2022

11 November 2022 - 12:28 WIB

Trending di Jabar