Menu

Mode Gelap
 

News · 8 Agu 2020 23:29 WIB

Mahfud MD: Penanganan Terorisme Perlu Libatkan TNI


 Menkopolhukam Mahfud MD/Net Perbesar

Menkopolhukam Mahfud MD/Net

BANDUNGNEWS.ID- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memandang perlu keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme dalam situasi dan kondisi tertentu.

“Perang melawan terorisme itu pada dasarnya adalah perang terhadap tindak pidana terorisme. Jadi, terorisme kita jadikan tindak pidana. Ujung tombak untuk menanganinya adalah polisi dalam rangka penegakan hukum,” kata Mahfud MD, saat konferensi pers secara virtual, Sabtu (8/8).

Hal itu disampaikannya menanggapi draf Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelibatan TNI dalam Menangani Aksi Terorisme.

Akan tetapi, kata dia, karena kejahatannya serius. Ada unit-unit yang khusus menangani, yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Baca Juga:  Pembubaran FPI Dinilai Sudah Tepat

“BNPT secara struktural tidak di bawah Polri. Tetapi di situ ada Polri, ada TNI. Yang pimpin Polri, seperti BNPT yang pimpin Polri. Tetapi secara struktural dan anggotanya bukan hanya Polri, melainkan ada sipil, ada TNI-nya juga,” katanya seperti dikutip dari Antara.

Di kepolisian, kata dia, ada pula Detasemen Khusus (Densus) 88 yang menangani terorisme sebab terorisme merupakan tindak pidana sehingga ujung tombak penegakan hukumnya adalah Polri, serta harus dibawa ke pengadilan.

Baca Juga:  Ridwan Kamil: PPKM  Efektif, Tingkatkan Kedisiplinan Warga

Namun, Mahfud mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan juga bahwa TNI dilibatkan untuk menangani aksi terorisme sehingga akan diatur dalam perpres dan dikonsultasikan dengan DPR.

“Jadi, pelibatan TNI di dalam menangani aksi terorisme adalah perintah UU, yakni UU No. 5/2018. Ada keadaan-keadaan tertentu yang bisa melakukan itu hanya TNI. Misal terjadi aksi teror di tempat yang tidak ada di dalam yurisdiksi Polri,” katanya.

Ia mencontohkan aksi terorisme di kawasan zona ekonomi eksklusif (ZEE), pesawat atau kapal laut berbendera asing, atau di kantor kedutaan.

Baca Juga:  Ahmad Ru'yat Soroti Angka Kekerasan pada Perempuan dan Anak Masih Tinggi di Jawa Barat

Mahfud memastikan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme yang bakal diatur dalam perpres itu sudah melalui pertimbangan dan pembahasan yang cermat.

Pihak-pihak, termasuk yang tidak setuju pelibatan TNI, lanjut dia, juga sudah diajak berdiskusi sebelum merumuskan draf perpres yang kini sudah disampaikan kepada DPR itu.

“Ada yang hanya bilang tidak setuju tetapi tidak punya alasan. Namun, ada juga yang memberikan rumusan-rumusan bersifat jalan tengah. Itu kita masukkan ke dalam rumusan itu,” kata Mahfud. [red]

Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Pemkab Kolaborasikan TMMD dan Gempungan Demi Wujudkan Purwakarta Istimewa

12 Mei 2022 - 18:19 WIB

Kepala KCD XII Dr. Abur Mustikawanto, M.Ed: Tingkatkan Kompetensi Murid Sekolah

4 April 2022 - 23:09 WIB

Cegah Meningkatnya Penyalahgunaan Narkoba, BNN Rangkul Pelajar Melalui Festival Paduan Suara

28 Maret 2022 - 23:09 WIB

Jelang Ramadan XL Axiata Perkuat Jaringan untuk Dukung Kenyamanan Aktivitas Masyarakat

28 Maret 2022 - 20:09 WIB

Elektabilitas PDIP Tertinggi, Ono Surono: Terimakasih Atas Kepercayaan Rakyat

28 Maret 2022 - 20:05 WIB

Ikut ‘Gerbong’ Ekonomi Syariah, Aktivis Se-Bandung Raya Siap Gabung Badan Usaha Milik Pemuda

27 Maret 2022 - 10:56 WIB

Trending di Jabar