Menu

Mode Gelap
Yayasan Nuraini Najamudin Raih Penghargaan The most Excellent Islamic Foundation 2022 dari CISA London

News ยท 8 Agu 2020 18:13 WIB

Mendikbud Ingatkan Sekolah Tatap Muka Harus Persetujuan Orangtua


 Nadiem Makarim/Net Perbesar

Nadiem Makarim/Net

BANDUNGNEWS.ID. Mendikbud Nadiem Makarim mengingatkan semua sekolah di zona hijau dan kuning harus meminta persetujuan orangtua untuk memulai sekolah tatap muka.

“Satuan pendidikan tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa adanya persetujuan. Persetujuan dari pemerintah daerah/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kepala sekolah, dan adanya persetujuan orang tua/wali siswa yang tergabung dalam komite sekolah,” kata Mendikbud kepada Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Jakarta, Sabtu (8/8).

Mendikbud mengatakan persyaratan terakhir yang harus dipenuhi adalah adanya persetujuan dari orang tua atau wali peserta didik.

“Saya ingin mengingatkan sebagai menteri dan orang tua kalau sekolah itu mau melakukan tatap muka dan sudah membuka. Masing-masing orang tua anak boleh tidak memperkenankan anaknya masuk ke dalam sekolah kalau mereka belum nyaman dan dibolehkan untuk melanjutkan PJJ. (Pembelajaran Jarak Jauh) Kalau belum memberikan izin masuk sekolah tatap muka,” ungkap dia.

Baca Juga:  Kemendikbud Jamin Pendidikan Anak-anak Awak Kapal Nanggala 402

Pembelajaran tatap muka, kata Nadiem, akan dilakukan secara bertahap dengan syarat 30-50 persen dari standar peserta didik per kelas.

“Untuk SD, SMP, SMA, dan SMK dengan standar awal 28-36 peserta didik per kelas menjadi 18 peserta didik. Untuk Sekolah Luar Biasa, yang awalnya 5-8 peserta didik menjadi lima peserta didik per kelas. Untuk PAUD dari standar awal 15 peserta didik per kelas menjadi lima peserta didik per kelas,” katanya.

Begitu pula jumlah hari dan jam belajar akan dikurangi. Dengan sistem pergiliran rombongan belajar yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

“Berarti semua sekolah harus melakukan rotasi ‘shifting’ dan juga tidak ada aktivitas kantin, berkumpul, ekstrakulikuler yang akan ada risiko interaksi antara masing-masing ruang belajar. Hanya ada sekolah dan langsung pulang setelah sekolah dan tentunya wajib memakai masker dan juga bermacam-macam ‘check list’ yang sangat ketat,” kata dia.

Baca Juga:  Truck Semen di Cianjur Terjun Bebas Hantam Sebuah Rumah

Namun, katanya, jika satuan pendidikan terindikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat risiko daerah berubah. Maka pemerintah daerah wajib menutup kembali satuan pendidikan.

“Implementasi dan evaluasi pembelajaran tatap muka adalah tanggung jawab pemerintah daerah yang didukung oleh pemerintah pusat. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan provinsi atau kabupaten/kota, bersama dengan kepala satuan pendidikan wajib berkoordinasi terus dengan Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 guna memantau tingkat risiko Covid-19 di daerah,” ungkap Nadiem.

Menanggapi banyaknya satuan pendidikan di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang kesulitan untuk melaksanakan PJJ karena minim akses. Nadiem mengatakan bahwa hal itu dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang dan psikososial anak secara permanen. Saat ini, kata dia, 88 persen dari keseluruhan daerah 3T berada di zona kuning dan hijau.

Baca Juga:  DPR Ultimatum Pemerintah Prioritas Semua Kategori Dibooster Lawan Omicron

Dengan adanya penyesuaian SKB itu, satuan pendidikan yang siap dan ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka memiliki opsi untuk menerapkan secara bertahap dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Saya sebagai menteri dan orang tua hanya ingin mengingatkan tiga poin ini. Bahwa relaksasi zona kuning dan hijau semua keputusan ada di orang tua bahwa protokol kesehatan. Sangat berbeda dengan prapandemi dengan rotasi, ‘shifting’, Ketiga bahwa banyak sekali daerah-daerah yang tidak bisa melakukan PJJ bisa melakukan tatap muka agar mereka tidak tertinggal dari sisi pembelajaran,” ungkap Nadiem. [red]

Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Digelar di Ponpes Miftahul Huda, GMP Berbagi Berlangsung Khidmat

28 November 2022 - 23:25 WIB

GMP Berbagi

Bantu Rakyat Kecil, GMP Karawang Gelar Bazar Sembako Murah

27 November 2022 - 14:11 WIB

Jabar MoU dengan Pemerintah Pusat, Komitmen Pengelolaan Sampah Citarum

19 November 2022 - 07:46 WIB

Ridwan Kamil Minta Polemik Pembangunan Masjid Margonda Depok di Musyawarahkan Sebaik Mungkin

18 November 2022 - 08:08 WIB

GMP Jabar Gelar Program Peduli Kasih, 100 Warga Ikuti Pengobatan Alternatif Gratis

13 November 2022 - 11:24 WIB

Wagub Jabar Lepas Ekspor Tanaman Hias di CPF 2022

11 November 2022 - 12:28 WIB

Trending di Jabar