Menu

Mode Gelap
 

Nasional · 10 Agu 2020 11:05 WIB

Menteri PPPA Minta Perkawinan Anak Dibawah Umur Dihentikan


 Menteri PPPA Minta Perkawinan Anak Dibawah Umur Dihentikan Perbesar

BANDUNGNEWS.ID – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Puspayoga meminta agar perkawinan anak dibawah umur dihentikan. Hal itu menyusul banyaknya perkawinan anak dibawah umur.

Menurut dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, perkawinan anak masoh terjadi sekitar 10,82 persen, pada 2019 itu masih terdapat 22 provinsi dengan angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari angka nasional.

“Tidak hanya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, masalah perkawinan anak merupakan kekhawatiran kita semua, karena dampaknya mengakibatkan banyak kegagalan yang dialami oleh egara, masyarakat, keluarga, bahkan oleh anak itu sendiri. Perkawinan Anak harus dihentikan! Batas usia perkawinan 19 tahun harus terus disosialisasikan secara intensif dan masif,” kata Ayu Bintang dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/8).

Baca Juga:  4.123 Orang Pemudik Dikabarkan Positif Covid-19

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah disahkan pada tahun 2019. Dalam undang-undang tersebut telah mencantumkan perubahan usia minimal perkawinan dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun.

“Hal ini telah mengakomodasi prinsip kesetaraan dan juga bentuk afirmasi yang progresif,” tegas Ayu Bintang.

Untuk mempercepat penurunan perkawinan anak, sejak 2018 Kementian PPPA telah Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (Geber PPPA) yang keanggotaannya melibatkan 17 kementerian/lembaga dan 65 lembaga masyarakat.

Baca Juga:  Golkar Jabar Beri Bantuan untuk Korban Longsor di Kab Bogor

Selain itu, 20 provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi (tahun 2018) juga telah membuat Fakta Integritas yang melibatkan dunia usaha, para tokoh agama dari 6 lintas agama, Forum Anak, dan Jurnalis Kawan Anak.

Berdasarkan data BPS pada 2019, Provinsi Kalimantan Selatan menempati posisi pertama dengan jumlah perkawinan anak paling tinggi, yakni 21,2 persen. Sebuah provinsi akan menjadi fluktuatif terhadap perkawinan anak jika tidak gencar melakukan upaya dalam pencegahan perkawinan anak.

Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, Lenny N Rosalin mengingatkan 3 dampak perkawinan anak yakni dampak terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Pertama, pendidikan. Sebagian besar perkawinan anak menyebabkan anak putus sekolah, sehingga menghambat capaian Wajib Belajar 12 Tahun.

Baca Juga:  Saat KBM Dibuka, Guru Diwajibkan Tes PCR

Kedua, kesehatan. Hal ini terkait kondisi kesehatan reproduksi seorang anak jika memiliki anak, pemenuhan gizinya ketika mereka juga harus mengasuh anak mereka, bahkan hal terburuk adalah risiko kematian ibu dan anak.

Ketiga, ekonomi. Seorang anak yang menikah pada usia anak susah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menafkahi keluarganya, mendapatkan upah yang rendah, lalu akhirnya memunculkan kemiskinan dan masalah pekerja anak.

“Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi adalah 3 variabel yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga tingginya perkawinan anak akan berpengaruh terhadap rendahnya IPM,” jelas Lenny. (red)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Dikawal Para Santri, Abu Bakar Ba’asyir Mengikuti Upacara Kemerdekaan RI ke-77

17 Agustus 2022 - 18:18 WIB

Sri Mulyani: Mempertahankan Kemerdekaan RI Tugas Setiap Generasi

17 Agustus 2022 - 18:06 WIB

Update KPU: 40 Parpol Terdaftar untuk Peserta Pemilu 2024

15 Agustus 2022 - 08:28 WIB

Sambut HUT Kemerdekaan RI ke-77, Kasetpres Usung Konsep Sejarah Bangsa

14 Agustus 2022 - 18:27 WIB

Persatuan Dukun Indonesia Laporkan Pesulap Merah ke Polisi, Ternyata Ini Alasannya

14 Agustus 2022 - 07:40 WIB

Jadi Kampiun Piala AFF U-16, Timnas Indonesia U-16 Diguyur Bonus Rp750 Juta

13 Agustus 2022 - 18:42 WIB

Trending di Nasional