Menu

Mode Gelap
Yayasan Nuraini Najamudin Raih Penghargaan The most Excellent Islamic Foundation 2022 dari CISA London

Kota Bandung · 25 Mar 2021 15:00 WIB

Oded: Roda Pemerintahan Harus Bebas KKN


 Oded: Roda Pemerintahan Harus Bebas KKN Perbesar

BANDUNG NEWS – Wali Kota Bandung, Oded M. Danial memastikan roda pemerintahannya selalu mengedepankan azas transparansi, akuntabel, dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Semua itu untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik.

Oded menegaskan hal itu saat bertemu dengan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Jawa Barat, Agus Khotib di Balai Kota Bandung, Kamis, (25/3/2021).

Oleh karenanya, Oded menyambut antusias pemeriksaan atas Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang akan dilaksanakan oleh BPK selama 35 hari ke depan.

Baca Juga:  Oded M Danial: Koperasi Harus Bersaing Lawan Kapitalis

“Pemeriksaan oleh BPK penting demi terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance),” kata Oded.

Oded mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ini penting demi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN.

Pertemuan hari ini, kata Oded, merupakan bentuk kewajiban administrasi Pekmot Bandung terkait pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan selama 1 tahun.

“Insyaallah pertemuan ini adalah sebagai bentuk pemenuhan kewajiban Pemkot Bandung secara administrasi dalam melaporkan semua keuangan dan kegiatan selama tahun 2020,” ujarnya.

Oded mengungkapkan, ada beberapa catatan dari BPK yang harus terus diperbaiki. Salah satunya tentang aset.

Baca Juga:  Ketua DPRD Nilai BPK Jalankan Fungsinya dengan Baik

“Tanah aset di Kota Bandung itu kan tanahnya besar sehingga memang ini merupakan PR tiap tahun yang harus kita perbaiki. Saya kira perlu waktu dan yang pasti ini selalu berprogres dengan baik,” tuturnya.

Oded berharap pemeriksaan oleh BPK menjadi perhatian bersama dan khususnya bagi organisasi perangkat daerah (OPD).

“Ini harus jadi perhatian kita bersama. Tidak ada lagi OPD yang lalai dan leha-leha. Karena pemeriksaan ini adalah bagian dari bentuk komitmen kita sebagai seorang ASN,” tuturnya.

Baca Juga:  BPK Lakukan Pemeriksaan Laporan Vaksinasi Covid-19 Pemkot Bandung

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, ada sekitar 21 persen aset tanah yang belum tersertifikasi.

“PR-nya masih cukup besar. Karena dananya juga besar,” ucap Ema.

Sedangkan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat, Agus Khotib meminta kepada Pemkot Bandung untuk menyampaikan data dukung yang akurat. Sehingga tidak ada kesalahan dalam pemberian opini.

“Kami butuh dukungan data dalam pemeriksaan. Sehingga nantinya dalam memberikan opini, tidak salah dalam membuat kesimpulan,” pinta Agus.

(Mil)

Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Tinjau Lokasi Kebakaran, Gubernur Ridwan Kamil Ingatkan ASN Pemda Kota Bandung Tetap Layani Publik

8 November 2022 - 15:43 WIB

Bakti Sosial, Puluhan Tukang Becak Terima Paket Sembako dari Relawan Baik

8 November 2022 - 08:48 WIB

Netizen Sesalkan Kawasan Gedebage Bandung yang Rutin Dilanda Banjir

7 Oktober 2022 - 20:25 WIB

Pemkot Bandung Pastikan Perbaiki Fasilitas Umum

9 September 2022 - 18:07 WIB

Yana Ajak Warga Kota Bandung Hadapi Dampak Kenaikan Harga BBM

7 September 2022 - 13:37 WIB

Dinsos Kota Bandung Awasi Penyaluran BLT Agar Tepat Sasaran

6 September 2022 - 13:37 WIB

Trending di Kota Bandung