Menu

Mode Gelap
 

Jabar ยท 1 Jun 2022 06:27 WIB

Pansus V: Anggaran Perlindungan Perempuan Harus Memadai


 Pansus V: Anggaran Perlindungan Perempuan Harus Memadai Perbesar

BANDUNG NEWS – Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Provinsi Jawa Barat menyayangkan minimnya anggaran pendampingan hukum dan penanganan psikologis bagi korban kejahatan terhadap perempuan.

Hal itu diungkapkan Ketua Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj Lilis Boy dalam kunjungannya ke Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bansung Barat.

Lilis mengatakan, tidak adanya biaya pendampingan perlindungan bagi kalangan ekonomi rendah atau menengah ke bawah menjadi salah satu permasalahan yang terjadi sekarang.

Baca Juga:  BPBD Jabar Sampaikan Capaian Vaksinasi di Garut Melebihi Target

“Kami merasa miris dalam kasus kekerasan terhadap perempuan ini tidak dana untuk perlindungan hukum mayoritas dari kalangan menengah ke bawah. Apalagi kalau sudah terekspose ke media akan membutuhkan banyak biaya untuk pendampingan hukum,” Ujar Lilis di DP3A KBB, Selasa (31/5/2022).

Seharusnya, menurut Lilis, pasca korban melaporkan kepada pihak terkait ada pendampingan seperti fasilitas seperti rumah aman bagi korban perempuan. Jika dirumah sendiri dikhawatirkan tidak ada pendampingan dari berbagai aspek yang dapat melindungi korban dari dampak kekerasan atau bentuk kejahatan lainnya terhadap perempuan.

Baca Juga:  DPRD Jabar Buka Masa Sidang II Tahun 2021-2022

“Diharapkan dengan adanya raperda perlindungan perempuan ini dapat mengakomodir seluruhnya yang dibutuhkan korban mulai dari pelaporan hinggan pendampingan hukum termasuk pemulihan secara psikologis korban,” katanya.

Menurutnya, hal itu sangat penting, sebab sebagai contoh perempuan yang mengalami pelecehan seksual dapat mengganggu kejiwaannya yang meninggalkan trauma mendalam. Sehingga, dengan adanya trauma healing dapat mengembalikan kondisi psikologisnya dan dapat melanjutkan kehidupannya secara normal.

Baca Juga:  Anggota Komisi IV DPRD Jabar Nilai Program SPAM Penting Untuk Kebutuhan Masyarakat di Pedesaan

Diketahui, Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat jaring masukan serta mengumpulkan informasi berkaitan dengan persoalan kasus yang menimpa kalangan perempuan, hal itu dilakukan dalam rangka pembahasan mengenai Raperda tentang Perlindungan Perempuan Provinsi Jawa Barat.

Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bandung Barat.

Artikel ini telah dibaca 17 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Harga BBM Naik, Ridwan Kamil Minta Pasokan BBM Bersubsidi Diawasi agar Tepat Sasaran

5 September 2022 - 18:44 WIB

Dinas Sosial Jawa Barat Bantu ODHA Tetap Beraktivitas Sosial dan Beri Pelatihan

3 September 2022 - 12:26 WIB

Mayors Retreat U20 Usai, Sekda Tegaskan Kolaborasi Harus Berlanjut

2 September 2022 - 12:31 WIB

Ridwan Kamil Resmikan Sekolah Dasar Akhyar International Islamic School

2 September 2022 - 12:27 WIB

Dinkes Jabar Rutin Tes HIV pada Kelompok Rentan

2 September 2022 - 12:21 WIB

Anggota DPRD Jabar Monitoring Pelaksanaan ANBK 2022

2 September 2022 - 11:14 WIB

Trending di Jabar