Menu

Mode Gelap
 

Nasional ยท 12 Agu 2020 20:01 WIB

Pembahasan RUU Cipta Kerja Sudah Lebihi 75 Persen


 Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto/Net Perbesar

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto/Net

BANDUNGNEWS.ID- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim pemerintah telah mengantongi kesepakatan dengan pengusaha dan asosiasi pekerja terkait Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (RUU Cipta Kerja). Ia mengklaim pembahasan ruu sudah mencapai lebih dari 75 persen.

“Ini pembahasannya sudah melebihi daripada 75 persen, tentu diharapkan dalam pembahasan akan terus dilanjutkan,” ungkap Airlangga saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Rakernas Apindo) secara virtual, Rabu (12/8) dilansir CNNIndonesia.com.

Menteri yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar itu menyatakan pemerintah, pengusaha, dan asosiasi pekerja sudah sempat menggelar rapat bersama pada beberapa waktu lalu. Ia pun turut berterima kasih kepada pengusaha dari Apindo yang dinilai proaktif membahas RUU Ciptaker.

Baca Juga:  Mendagri Terbitkan Pedoman Teknis HUT RI ke-76

“Kemarin rapat dengan asosiasi pekerja dan apresiasi kesepakatan yang dicapai antara pemerintah, tenaga kerja, dan Apindo, para pengusaha,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan berbagai kesepakatan dan masukan yang didapat akan diteruskan pemerintah ke dalam pembahasan RUU Ciptaker. Pembahasan sendiri dilakukan pemerintah dengan DPR.

Keduanya membentuk Panitia Kerja (Panja) dan secara marathon membahas ruu tersebut. Harapannya, ruu itu bisa diselesaikan sebelum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) pada 17 Agustus mendatang.

Baca Juga:  Penurunan Suku Bunga BI Pacu Performa Kredit bank bjb

“Ini jadi masukan yang akan dibahas dalam Panja Cipta Kerja,” imbuhnya.

Di sisi lain, Airlangga mengklaim bahwa ruu ini masih terus ditunggu oleh para investor karena akan memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Ia turut menyakini kehadiran ruu ini bisa meningkatkan aliran modal asing ke dalam negeri untuk pembangunan dan pengembangan industri.

“Ini jadi catatan karena ditunggu oleh berbagai investor, termasuk di dalamnya (ada ketentuan soal) Sovereign Wealth Fund (lembaga pengelola dana abadi),” tuturnya.

Selain itu, kehadiran ruu juga memberi manfaat bagi pekerja karena ada ketentuan soal jaminan kehilangan pekerjaan. Sedangkan secara keseluruhan, ruu ini dianggap bisa meluruskan perizinan usaha yang masih berbelit di dalam negeri.

Baca Juga:  KPK Ingatkan Penyelenggara Pemilu Waspadai Politik Uang

Kendati begitu, Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) yang terdiri dari organisasi buruh, tani, mahasiswa dan perempuan justru berencana menggelar aksi demonstrasi menuntut pembatalan RUU Ciptaker pada 14-16 Agustus mendatang.

“Kami akan aksi 14 hingga 16 Agustus, rencana aksi selama tiga hari di DPR. Momennya 14 Agustus itu sidang pertama masa reses. Puncaknya 16 waktu Jokowi pidato di DPR,” kata Perwakilan Gebrak dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Benni Wijaya. [red]

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Update KPU: 40 Parpol Terdaftar untuk Peserta Pemilu 2024

15 Agustus 2022 - 08:28 WIB

Sambut HUT Kemerdekaan RI ke-77, Kasetpres Usung Konsep Sejarah Bangsa

14 Agustus 2022 - 18:27 WIB

Persatuan Dukun Indonesia Laporkan Pesulap Merah ke Polisi, Ternyata Ini Alasannya

14 Agustus 2022 - 07:40 WIB

Jadi Kampiun Piala AFF U-16, Timnas Indonesia U-16 Diguyur Bonus Rp750 Juta

13 Agustus 2022 - 18:42 WIB

Sebanyak 127 Tokoh Istana Negara Terima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera

13 Agustus 2022 - 09:20 WIB

Tumbangkan Vietnam, Timnas Indonesia Juara Piala AFF U-16 2022

12 Agustus 2022 - 23:21 WIB

Trending di Nasional