Menu

Mode Gelap
 

Nasional · 31 Des 2020 19:34 WIB

Pembubaran FPI Dinilai Sudah Tepat


 Pembubaran FPI Dinilai Sudah Tepat Perbesar

BANDUNG NEWS – Menanggapi Surat Keputusan Bersama (SKB) Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol, dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), dinilai pengamat politik Achyar Al Rasyid sudah tepat, sebagai wujud menjalankan wewenang negara dalam mengatur hak dan kebebasan berkumpul dan berserikat. Ia pun menyatakan dukunagan dan apresiasinya atas  dikeluarkannya SKB tersebut.

“Harus sama-sama kita lihat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi no. 82 PUU XI 2013 menyebutkan bahwa menurut UUD 1945 dalam menjalankan prinsip hak kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 UUD 1945, bukan berarti hak tersebut tidak terbatas,” kata Achyar yang juga kandidat Ph.D., Tianjin University, Tiongkok, Kamis (31/12/2020).

Baca Juga:  Ini Profil Delapan Paskibraka yang Bertugas Besok!

Kebebasan tersebut dibatasi oleh tanggung jawab dan kewajiban dalam hubungan dengan orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara. Konstitusi memberikan otoritas kepada negara untuk mengaturnya.

“Pemerintah selaku pelaksana kekuasaan negara memiliki kewenangan untuk membatasi dan atau bahkan membubarkan suatu organisasi kemasyarakatan yang dalam melaksanakan hak kebebasan berkumpul dan berserikatnya tersebut tidak menghormati hak dan kebebasan orang lain serta tidak sesuai dengan pertimbangan moral dan nilai-nilai agama, serta mengganggu keamanan dan ketertibat umum”, ujar pemuda yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Badan Koordinasi (BADKO) HMI Jawa Barat periode 2016-2018 ini.

Baca Juga:  Mobilitas ASN Jabar Dibatasi Saat Libur Panjang Imlek

Selain itu Achyar juga menambahkan bahwa tindakan yang diambil pemerintah ini juga sesuai dengan yang termaktub dalam Undang-Undang no. 16 / 2017 tentang ORMAS.

Pembubaran FPI Bukan Anti Islam

Achyar menjelaskan, bahwa pembubaran FPI ini bukan soal pemerintah anti Islam, tapi soal Pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan negara menjalankan wewenangnya menjalankan Undang-Undang dan aturan hukum berlaku dengan membubarkan ORMAS yang dalam melaksanakan hak kebebasan berkumpul dan berserikatnya tidak menghormati hak dan kebebasan orang lain, juga mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Baca Juga:  Pulang dari Makkah, Mahfud MD Dipastikan Positif Covid-19

“Tidak mungkin pemerintah tidak memiliki evidences (bukti-bukti) mengenai FPI. Pasti berdasarkan hasil kejadian dilapangan, baik secara realita aktivitas kegiatan, maupun secara tinjauan empiris yang organisasi tersebut lakukan,” ujarnya.

Seacara garis besar seperti yang MENKOPOLHUKAM, Bapak Mahfud MD sampaikan, ada tindakan sweeping, provokasi, maupun soal-soal terorisme. Sehingga kesemuanya ini jelas melanggar undang-undang dan aturan hukum yang berlaku, terlebih pemerintah perlu melindungi hak-hak warga negara lain yang sudah atau berpotensi terganggu, maka pemerintah sudah tepat meneribtkan SKB ini,” tambah Achyar.

(Mil)

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Update KPU: 40 Parpol Terdaftar untuk Peserta Pemilu 2024

15 Agustus 2022 - 08:28 WIB

Sambut HUT Kemerdekaan RI ke-77, Kasetpres Usung Konsep Sejarah Bangsa

14 Agustus 2022 - 18:27 WIB

Persatuan Dukun Indonesia Laporkan Pesulap Merah ke Polisi, Ternyata Ini Alasannya

14 Agustus 2022 - 07:40 WIB

Jadi Kampiun Piala AFF U-16, Timnas Indonesia U-16 Diguyur Bonus Rp750 Juta

13 Agustus 2022 - 18:42 WIB

Sebanyak 127 Tokoh Istana Negara Terima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera

13 Agustus 2022 - 09:20 WIB

Tumbangkan Vietnam, Timnas Indonesia Juara Piala AFF U-16 2022

12 Agustus 2022 - 23:21 WIB

Trending di Nasional