Menu

Mode Gelap
Yayasan Nuraini Najamudin Raih Penghargaan The most Excellent Islamic Foundation 2022 dari CISA London

Uncategorized · 7 Jan 2021 12:46 WIB

Pemkot Bandung Tentukan Langkah Soal PSBB Besok


 (Fpto: Humas Kota Bandung). Perbesar

(Fpto: Humas Kota Bandung).

BANDUNG NEWS – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung segera mengambil sikap terkait rencana pemerintah pusat memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa-Bali.

Pemkot Bandung akan memutuskan langkah yang akan diambil melalui Rapat Terbatas (Ratas) yang digelar pada Jumat 8 Januari 2021 besok.

“Gugus Tugas Kota Bandung kemarin sore baru rapat, Insyaallah oleh Pak Ema (Sekda) sedang difinalisasi dan besok akan dibawa ke Ratas (Rapat Terbatas),” tegas Wali Kota Bandung, Oded M. Danial di Balai Kota Bandung, Kamis (7/1/2021).

Baca Juga:  BKKBN Jabar Terus Ingatkan Masyarakat Agar Hidup Sehat

Seperti diketahui, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengumumkan jika sejumlah daerah di Jawa dan Bali akan memberlakukan PSBB. Salah satunya yaitu Kota Bandung.

Menurut Oded, hasil rapat internal yang sebelumnya akan dibawa dan kembali dibahas dalam Ratas yang rencananya akan berlangsung besok.

“Nanti nunggu hasil. Akan banyak berubah, banyak hal,” imbuhnya.

Baca Juga:  Hati-hati, BMKG Sebut Cuaca Ekstrem di Jawa Barat akan Terjadi Sepekan Kedepan

Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian Satgas Penanganan Covid-19 sekaligus Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna menyebutkan, saat ini pihaknya masih menunggu instruksi langsung terkait petunjuk teknis PSBB dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Oleh karena itu, dirinya belum dapat menginformasikan secara rinci hal-hal apa saja yang akan dibahas dalam Ratas besok.

Baca Juga:  Farhan: Pemerintah Bukan Gagap, Tapi Gagal Atasi Minyak Goreng

“Kita ini baru mendapat informasi yang beredar, formalnya belum,” tegas Ema.

Namun, Ema menilai kebijakan PSBB diambil berdasarkan parameter yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Seperti faktor kematian, tingkat hunian atau okupansi rate di Rumah Sakit, serta tingkat kasus positif aktif harian.

“Pemerintah pusat setiap hari mengevaluasi, dan menilai. Ditarik data yang ada di daerah, mereka pelajari, evaluasi, munculah kebijakan itu,” terangnya.

 (Mil)

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Doakan Ganjar Pranowo, GMP Gelar Program Mengaji

24 November 2022 - 10:29 WIB

Cara Cek dan Registrasi IMEI Untuk Pelanggan XL Axiata

28 Oktober 2022 - 07:14 WIB

Fakta: Perempuan Lebih Mengingat Kata-kata Dibandingkan Laki-laki

19 Oktober 2022 - 09:05 WIB

3 Tersangka Judi Online Ditangkap, Polisi: Bukan Jaringan Apin BK

15 Oktober 2022 - 09:42 WIB

Hati-hati, BMKG Sebut Cuaca Ekstrem di Jawa Barat akan Terjadi Sepekan Kedepan

10 Oktober 2022 - 10:08 WIB

Rizky Billar Mangkir dari Pemeriksaan, Kedapatan Ngamuk di Media Sosial

10 Oktober 2022 - 09:48 WIB

Trending di Uncategorized