Menu

Mode Gelap
Yayasan Nuraini Najamudin Raih Penghargaan The most Excellent Islamic Foundation 2022 dari CISA London

Kota Bandung ยท 8 Sep 2020 15:07 WIB

Pemkot Bandung Terapkan WFH, yang Kerja di Kantor hanya 50 Persen


 ilustrasi: net Perbesar

ilustrasi: net

BANDUNGNEWS.ID – Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung hanya mempekerjakan pegawai di kantor sebanyak 50 persen.

Dalam arti Pemkot Bandung kembali menerapkan kebijakan Work From Home (WFH).

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bandung, Yayan Ahmad Brillyana menyatakan, kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran bernomor 061.2/SE.115-BKPP dan mulai berlaku 8 September 2020.

Kebijakan WFH diprioritaskan dengan kriteria kesehatan, faktor usia serta ibu hamil dan menyusui.

“Hal itu melihat perkembangan penularan virus Covid-19 dan menjabarkan Surat Kemenpan tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru tertanggal 4 September. WFH hanya 50 persen karena kita beraada di zona oranye atau zona sedang. Kota Bandung menerapkan WFH dan WFO (Work From Office), maksimal WFO 50 persen dari jumlah pegawai. Sedangkan 50 persen lainnya harus WFH,” jelas Yayan, Selasa (8/9/2020).

Baca Juga:  Perkuat Keamanan Siber, Pemkot Bandung Gandeng Perusahaan Digital Asal Korea

“WFH mengutamakan ibu hamil, menyusui dan punya sakit bawaan, lansia di atas 50 tahun. Sedangkan bagi pegawai WFO tetap menjaga kesehatan, memakai masker, physical distancing dan rajin mencuci tangan,” imbuhnya.

Menurutnya, WFH juga berlaku kepada pegawai yang diketahui mendapat hasil positif saat pemeriksaan Swab test. “Bagi yang positif covid-19 mengisolasi diri sampai dinyatakan sembuh. Bagi pegawai yang sudah swab test harus isolasi mandiri sampai ada hasilnya,” jelas Yayan.

Baca Juga:  Ini Filosofi Logo Hari Jadi Kota Bandung ke-210

Yayan mengatakan, meski WFO tak lebih dari 50 persen, namun pelayanan dari setiap OPD tetap harus berjalan. “Dengan syarat pelayanan tetap terlaksanan tidak ada hambatan sesuai target dan waktu,” katanya.

Yayan menegaskan, bagi yang WFH tetap harus menyelesaikan pekerjaannya sesuai target. Apabila ada yang nakal memanfaatkan waktu WFH untuk main-main, maka akan dikenakan sanksi indisipliner dengan hukuman administrasi dan pengurangan tunjungan.

Baca Juga:  Pemkot Bandung Raih Peringkat Satu Transaksi Digital se-Jabar

“Harus tetap on call kemudian menyelesaikan target yang sudah ditentukan, tidak berkeliaran. Kalau ada yang main-main kembali ke PP 53 tentang disiplin pegawai. Pelanggar aturan bisa dihukum ringan, sedang, dan juga pengurangan TKD (Tunjangan Kinerja Dinamis),” ungkapnya.

Sedangkan untuk pegawai non-ASN, Yana mengungkapkan, hal itu diatur oleh masing-masing kepala OPD terkait. Tak hanya itu, kunjungan kerja dari luar daerah juga diperketat.

“Tamu yang datang ke pemerintah kota seperti kunjungan kerja harus itu membawa hasil swab. Jumlahnya juga dibatasi, maksimal hanya 5 orang,” tuturnya.

(bnd)

Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Tinjau Lokasi Kebakaran, Gubernur Ridwan Kamil Ingatkan ASN Pemda Kota Bandung Tetap Layani Publik

8 November 2022 - 15:43 WIB

Bakti Sosial, Puluhan Tukang Becak Terima Paket Sembako dari Relawan Baik

8 November 2022 - 08:48 WIB

Netizen Sesalkan Kawasan Gedebage Bandung yang Rutin Dilanda Banjir

7 Oktober 2022 - 20:25 WIB

Pemkot Bandung Pastikan Perbaiki Fasilitas Umum

9 September 2022 - 18:07 WIB

Yana Ajak Warga Kota Bandung Hadapi Dampak Kenaikan Harga BBM

7 September 2022 - 13:37 WIB

Dinsos Kota Bandung Awasi Penyaluran BLT Agar Tepat Sasaran

6 September 2022 - 13:37 WIB

Trending di Kota Bandung