Pemkot dan Kemenag Bandung Sosialisasikan Jaminan Prodak Halal ke Pelaku Usaha


BANDUNG NEWS – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bandung menyelenggarakan sosialisasi Jaminan Produk Halal (JPH) yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Sosialisasi diberikan kepada kepala KUA, penyuluh, pelaku usaha dan karyawan karyawati di lingkungan Kantor Kemenag Kota Bandung. Kegiatan tersebut memberikan panduan bagi masyarakat serta pemerintah dalam jaminan, etika dan, payung hukum yang akuntabel dan transparansi.

Tujuan penyelenggaraan JPH yaitu memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Tak hanya itu, hal ini pun mampu meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya.

Baca Juga:  Sekda Pemkot Bandung Dukung Reaktivasi Rumah Sakit Sukapura

“Keberadaan produk halal di Indonesia sangat penting karena mayoritas penduduknya adalah muslim,” jelas Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana pada acara sosialisasi Undang Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang JPH di Hotel Grand Pasundan, Rabu 15 September 2021.

Menurutnya, dalam UU Nomor 13/2014 ditegaskan bahwa semua produk yang berada di Indonesia harus memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Aturan tersebut sudah diberlakukan pada tahun 2019 dan sampai saat ini terus disosialisasikan kepada masyarakat, termasuk kepala KUA, penyuluhan, pelaku usaha dan lainnya.

Baca Juga:  Program Buruan SAE Pemkot Bandung Menarik Perhatian Pemerintah Pusat dan Dunia

“Tujuannya untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi produk,” ujar wakil wali kota.

Menurutnya, negara harus mengatur produk halal ini guna memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi. “Produk yang dimaksud bukan hanya makanan dan minuman, tapi juga obat, kosmetik, produk kimiawi serta barang yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat,” katanya.

Baca Juga:  Satgas Antirentenir Kota Bandung Terima 7.321 Aduan Korban Pinjol

Ia menyebutkan, kesadaran masyarakat dalam pemakaian produk halal terus meningkat. Hal ini diakui oleh para pelaku usaha setelah mencantumkan label halal. “Hal ini wajar, karena masyarakat percaya untuk bisa memasang label sebuah produk harus melalui pemeriksaan yang panjang, teruji dan terpercaya,” bebernya.

Menurutnya, Pemkot Bandung dan Kantor Kementerian Agama menjadi ujung tombak dalam sosialisasi produk halal ini sampai di masyarakat. “Pengetahuan yang didapat dari sosialisasi ini terus disebarkan kepada masyarakat. Kita harap ada sosialiasi khusus kepada pelaku UMKM,” pungkasnya.

(amt)