Menu

Mode Gelap
 

News · 11 Agu 2020 12:04 WIB

Pemulihan Ekonomi Jabar Perlu Sinergi Semua Pihak


 Ilustrasi/Net Perbesar

Ilustrasi/Net

BANDUNGNEWS.ID- Kontraksi ekonomi Jawa Barat (Jabar) mencapai minus 5,90 persen. Angka tersebut berada di atas kontraksi ekonomi nasional, yakni 5,38 persen. Situasi itu menjadi tantangan yang harus segera dijawab oleh semua pemangku kepentingan di Jabar. Sebab, dampak dari kontraksi ekonomi akan dirasakan semua elemen masyarakat. Sinergi dan kolaborasi semua pihak diperlukan agar pemulihan berjalan optimal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar sekaligus Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar, Setiawan Wangsaatmaja, mengatakan, semua pemangku kepentingan di Jabar bahu-membahu memulihkan perekonomian Jabar. Ia pun optimistis perekonomian Jabar akan pulih dan kembali bergairah.

“Kita sekarang punya Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Jabar yang anggotanya terdiri dari komponen masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan birokrat,” kata Setiawan dalam Dialog Ekonomi bertajuk ‘Peluang dan Tantangan Pemulihan Ekonomi Jabar Akibat Dampak COVID-19 dalam Perspektif Industri Perbankan’.

Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar, kata Setiawan, sudah memetakan semua permasalahan ekonomi dan sedang menyusun matriks prioritas. “Nilai yang kita kembangkan dalam menyusun prioritas ini adalah proaktif, transparan, ilmiah, inovatif, dan kolaboratif. Semoga ini bisa segera kita jalankan,” ucapnya.

Baca Juga:  Jelang Imlek, Pemkot Perketat Pengawasan Prokes 

Dalam dialog ekonomi tersebut, turut hadir sebagai pengantar Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jabar Triana Gunawan, dan Chief Economist Bank Indonesia Pribadi Santoso.

Adapun sebagai pembicara dialog ekonomi adalah Pimpinan Wilayah Bank Mandiri Jabar Sulaeman, Pimpinan Wilayah Bank BRI Jabar Agus Suprihanto, Pimpinan Wilayah Bank BNI Jabar Dodi Widjajanto, dan Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan, dalam dialog tersebut, mengatakan, pemerintah menyadari bakal adanya kontraksi ekonomi, sehingga biaya penanganan COVID-19 diperbesar. Hanya saja, kata ia, ada kelambanan serapan dalam pelaksanaannya. Saat ini, serapan baru 29,82 persen atau setara Rp366,83 triliun.

Baca Juga:  Jokowi Sebut Perjuangan Hambat COVID-19 Sudah Luar Biasa

“Supaya triwulan ketiga kita bisa pulih, banyak program yang segera direalisasikan, salah satunya hibah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ini akan kita berikan asalkan by name by address-nya lengkap,” kata Rully.

Kepala OJK Jabar Triana Gunawan menyatakan, kontraksi ekonomi berpengaruh pada sektor perbankan. Pembiayaan perbankan melandai karena pandemi COVID-19. Maka itu, OJK memberikan keleluasaan jasa keuangan untuk merelaksasi atau restrukturisasi kredit. Tujuannya memperkuat dunia usaha dan menyehatkan bank. Jika relaksasi tidak dilakukan, Non Performing Loan (NPL) bank dikhawatirkan akan tinggi, sehingga bank tidak sehat.

“Menurut catatan OJK, sudah 2,26 juta debitur yang direstrukturisasi oleh perbankan di Jabar. Nilai sekitar Rp131 triliun. Subsidi bunga yang memang agak seret karena secara teknis agak ribet, walaupun tetap diusahakan. Di Jabar, ada pengajuan sebanyak 102 ribuan rekening untuk subsidi bunga,” ucap Triana.

Baca Juga:  Walikota Nadjmi Adhani Meninggal Dunia Akibat Covid-19

Chief Economist Bank Indonesia Pribadi Santoso melaporkan, terdapat sejumlah sektor ekonomi Jabar yang mengalami pertumbuhan di tengah pandemi COVID-19, seperti telekomunikasi dan pertanian. Namun, kata ia, telekomunikasi dan pertanian bukan sektor yang menjadi trigger pertumbuhan.

“Selama ini, yang dominan di Jabar adalah industri pengolahan karena orientasinya ekspor. Inilah yang harus dipacu pertumbuhannya,” kata Santoso.

Santoso mengusulkan tiga langkah yang harus segera dilakukan yaitu mengidentifikasi sektor-sektor yang masih fungsional, adaptasi kebiasaan baru menjadi kunci menghentikan penyebaran COVID-19 sehingga harus dipatuhi, serta komunikasi dan implementasinya di lapangan.

“Ketiga hal itu harus dipetakan terlebih dahulu sehingga nantinya implementasi penyaluran likuiditas akan efektif. Sekarang ini, dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang besar tidak termanfaatkan karena datanya belum ada,” ucapnya. [red]

Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Pemkab Kolaborasikan TMMD dan Gempungan Demi Wujudkan Purwakarta Istimewa

12 Mei 2022 - 18:19 WIB

Kepala KCD XII Dr. Abur Mustikawanto, M.Ed: Tingkatkan Kompetensi Murid Sekolah

4 April 2022 - 23:09 WIB

Cegah Meningkatnya Penyalahgunaan Narkoba, BNN Rangkul Pelajar Melalui Festival Paduan Suara

28 Maret 2022 - 23:09 WIB

Jelang Ramadan XL Axiata Perkuat Jaringan untuk Dukung Kenyamanan Aktivitas Masyarakat

28 Maret 2022 - 20:09 WIB

Elektabilitas PDIP Tertinggi, Ono Surono: Terimakasih Atas Kepercayaan Rakyat

28 Maret 2022 - 20:05 WIB

Ikut ‘Gerbong’ Ekonomi Syariah, Aktivis Se-Bandung Raya Siap Gabung Badan Usaha Milik Pemuda

27 Maret 2022 - 10:56 WIB

Trending di Jabar