Menu

Mode Gelap
Yayasan Nuraini Najamudin Raih Penghargaan The most Excellent Islamic Foundation 2022 dari CISA London

News · 11 Agu 2020 12:04 WIB

Pemulihan Ekonomi Jabar Perlu Sinergi Semua Pihak


 Ilustrasi/Net Perbesar

Ilustrasi/Net

BANDUNGNEWS.ID- Kontraksi ekonomi Jawa Barat (Jabar) mencapai minus 5,90 persen. Angka tersebut berada di atas kontraksi ekonomi nasional, yakni 5,38 persen. Situasi itu menjadi tantangan yang harus segera dijawab oleh semua pemangku kepentingan di Jabar. Sebab, dampak dari kontraksi ekonomi akan dirasakan semua elemen masyarakat. Sinergi dan kolaborasi semua pihak diperlukan agar pemulihan berjalan optimal.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar sekaligus Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar, Setiawan Wangsaatmaja, mengatakan, semua pemangku kepentingan di Jabar bahu-membahu memulihkan perekonomian Jabar. Ia pun optimistis perekonomian Jabar akan pulih dan kembali bergairah.

“Kita sekarang punya Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Jabar yang anggotanya terdiri dari komponen masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan birokrat,” kata Setiawan dalam Dialog Ekonomi bertajuk ‘Peluang dan Tantangan Pemulihan Ekonomi Jabar Akibat Dampak COVID-19 dalam Perspektif Industri Perbankan’.

Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar, kata Setiawan, sudah memetakan semua permasalahan ekonomi dan sedang menyusun matriks prioritas. “Nilai yang kita kembangkan dalam menyusun prioritas ini adalah proaktif, transparan, ilmiah, inovatif, dan kolaboratif. Semoga ini bisa segera kita jalankan,” ucapnya.

Baca Juga:  Legislator Jabar Ajak Masyarakat Melestarikan Budaya dan Kearifan Lokal

Dalam dialog ekonomi tersebut, turut hadir sebagai pengantar Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jabar Triana Gunawan, dan Chief Economist Bank Indonesia Pribadi Santoso.

Adapun sebagai pembicara dialog ekonomi adalah Pimpinan Wilayah Bank Mandiri Jabar Sulaeman, Pimpinan Wilayah Bank BRI Jabar Agus Suprihanto, Pimpinan Wilayah Bank BNI Jabar Dodi Widjajanto, dan Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan, dalam dialog tersebut, mengatakan, pemerintah menyadari bakal adanya kontraksi ekonomi, sehingga biaya penanganan COVID-19 diperbesar. Hanya saja, kata ia, ada kelambanan serapan dalam pelaksanaannya. Saat ini, serapan baru 29,82 persen atau setara Rp366,83 triliun.

Baca Juga:  Tiba-tiba Keguguran, Parah Ternyata Siswi SMP di Jombang Ini Dihamili Bapak Angkat

“Supaya triwulan ketiga kita bisa pulih, banyak program yang segera direalisasikan, salah satunya hibah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ini akan kita berikan asalkan by name by address-nya lengkap,” kata Rully.

Kepala OJK Jabar Triana Gunawan menyatakan, kontraksi ekonomi berpengaruh pada sektor perbankan. Pembiayaan perbankan melandai karena pandemi COVID-19. Maka itu, OJK memberikan keleluasaan jasa keuangan untuk merelaksasi atau restrukturisasi kredit. Tujuannya memperkuat dunia usaha dan menyehatkan bank. Jika relaksasi tidak dilakukan, Non Performing Loan (NPL) bank dikhawatirkan akan tinggi, sehingga bank tidak sehat.

“Menurut catatan OJK, sudah 2,26 juta debitur yang direstrukturisasi oleh perbankan di Jabar. Nilai sekitar Rp131 triliun. Subsidi bunga yang memang agak seret karena secara teknis agak ribet, walaupun tetap diusahakan. Di Jabar, ada pengajuan sebanyak 102 ribuan rekening untuk subsidi bunga,” ucap Triana.

Baca Juga:  76 Nakes di Bandung Barat Positif Covid-19, Dinkes Berikan Penjelasan

Chief Economist Bank Indonesia Pribadi Santoso melaporkan, terdapat sejumlah sektor ekonomi Jabar yang mengalami pertumbuhan di tengah pandemi COVID-19, seperti telekomunikasi dan pertanian. Namun, kata ia, telekomunikasi dan pertanian bukan sektor yang menjadi trigger pertumbuhan.

“Selama ini, yang dominan di Jabar adalah industri pengolahan karena orientasinya ekspor. Inilah yang harus dipacu pertumbuhannya,” kata Santoso.

Santoso mengusulkan tiga langkah yang harus segera dilakukan yaitu mengidentifikasi sektor-sektor yang masih fungsional, adaptasi kebiasaan baru menjadi kunci menghentikan penyebaran COVID-19 sehingga harus dipatuhi, serta komunikasi dan implementasinya di lapangan.

“Ketiga hal itu harus dipetakan terlebih dahulu sehingga nantinya implementasi penyaluran likuiditas akan efektif. Sekarang ini, dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang besar tidak termanfaatkan karena datanya belum ada,” ucapnya. [red]

Artikel ini telah dibaca 24 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

DPRD Jabar Kutuk Keras Aksi Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar Bandung

9 Desember 2022 - 09:38 WIB

DPRD Jabar Ungkap Kekurangan Penataan Kawasan Cihideng Tasikmalaya

7 Desember 2022 - 17:24 WIB

Digelar di Ponpes Miftahul Huda, GMP Berbagi Berlangsung Khidmat

28 November 2022 - 23:25 WIB

GMP Berbagi

Bantu Rakyat Kecil, GMP Karawang Gelar Bazar Sembako Murah

27 November 2022 - 14:11 WIB

Jabar MoU dengan Pemerintah Pusat, Komitmen Pengelolaan Sampah Citarum

19 November 2022 - 07:46 WIB

Ridwan Kamil Minta Polemik Pembangunan Masjid Margonda Depok di Musyawarahkan Sebaik Mungkin

18 November 2022 - 08:08 WIB

Trending di Jabar