Menu

Mode Gelap
 

Opini · 11 Jun 2022 22:35 WIB

Penjabat Kepala Daerah Diharapkan Profesional dan Netral dalam Pilkada 2024


 Penjabat Kepala Daerah Diharapkan Profesional dan Netral dalam Pilkada 2024 Perbesar

MENJELANG tahun politik 2024, dihadapkan pada rivalitas politik yang akan mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat baik dari sisi ekonomi, social, kehidupan beragama, bahkan kerukunan antar tetangga. Perbedaan pilihan, kefanatikan terhadap kelompok, kepentingan sesaat dapat medorong munculnya pemilih pragmatis yang akan menjadi batu ujian kematangan sebagai bangsa yang besar.

Data yang berhasil dikumpulkan Kelompok Sadar peserta Diklat PKA angkat 2 LAN RI, dari berbagai sumber mengungkapkan, Tahun 2024 akan mendorong mobilisasi sumberdaya ekonomi yang dapat menjadi modal bagi bangkitnya ekonomi bangsa pasca Covid-19.Namun ada yang perlu disikapi dengan serius adalah konsekuensi kebijakan Pemilu serempak yang akan menyebabkan kekosongan Penjabat kepala daerah baik ditingkat gubernur, bupati atau walikota.

Kebijakan pemeritah dengan mengangkat penjabat kepala daerah yang berasal dari birokrasi atau Polri seperti mengacu pada UU No10 tahu 2016 tentang Pilkada, yang disempurnakan dengan UU No 6 Tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dimana kebijakan ini ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat yang tidak boleh terhenti pada saat kebijakan pemilu serentak di implementasikan. Akan tetapi Penjabat Kepala Daerah diharapkan memberikan pelayanan yang baik.

Pro dan Kontra

Penunjukan Penjabat Kepala Daerah yang berasal dari unsur TNI dan Polri aktif yang masih menimbulkan pro dan kontra sebab dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan, yang salahsatunya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut anggota TNI dan Polri aktif dilarang menjadi penjabat kepala daerah.

Apabila merujuk Undang-Undang tentang Pilkada, maka siapapun yang menjabat sebagai pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama, termasuk anggota TNI dan Polri, bisa ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah.

Baca Juga:  Pembentukan Peradilan Khusus Selesaikan Sengketa Hasil Pilkada

Alasan lain yang meyebutkan bahwa penunjukan perwira TNI dan Polri aktif sebagai penjabat kepala daerah adalah sebuah preseden buruk karena mengembalikan Indonesia pada era dwi fungsi ABRI pada era orde baru dan memperkuat control pemerintah pusat ke daerah.

Menkopolhukam Mahfud MD dan Wakil Komisi II DPR, Junimart Girsang bersikukuh bahwa merujuk ketentuan lain, yakni Undang-Undang tentang Pilkada, siapapun yang menjabat sebagai pimpinan tinggi pratama, termasuk anggota TNI, bisa ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah.

Dikutip dari BBC.com, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) sekaligus dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari, menegaskan bahwa pengangkatan anggota TNI aktif itu bertentangan dengan sejumlah aturan dan regulasi, yakni bertentangan dengan UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Undang-Undang (UU) TNI dan UU Kepolisian.

Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kementerian Dalam Negeri, Andi Bataralifu mengatakan, saat ini ada sekitar 4.262 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Pratama yang memenuhi kriteria untuk menjadi penjabat kepala daerah sebelum Pemilu 2024. “Kalau ditotal ada sekitar 4.626 Penjabat yang memenuhi kriteria untuk menduduki Pj,” kata Andi dalam acara talkshow Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) beberapa waktu lalu.

Data dari IDN Time

Dari ribuan pejabat yang memenuhi kriteria itu, hanya 622 pejabat memenuhi kriteria untuk menjadi penjabat gubernur menggantikan 7 gubernur pada 2022, dan menggantikan 17 gubernur pada 2023. Para pejabat itu berada di kementerian atau pusat sebanyak 588 orang dan di provinsi 34 orang.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Prof. Agus mengemukakan, penunjukan penjabat kepala daerah akan berdampak luas dan mempertaruhkan profesionalitas birokrasi dan ASN selama masa jabatannya. Perlu dicegah kemungkinan penjabat kepala daerah menimbulkan disrupsi netralitas dimana membawa misi politik tertentu dan mempolitisasi birokrasi selama masa jabatannya. Apalagi masa jabatan penjabat kepala daerah kali ini akan jauh lebih panjang ketimbang masa jabatan penjabat kepala daerah pada pilkada-pilkada terdahulu.

Baca Juga:  Lekas Sembuh (Manusia) Bumiku

Sebagai bentuk antisipasi terhadap disrupsi netralitas tersebut, Agus mengungkapkan KASN telah mengirim laporan kepada Presiden dan Menteri Dalam Negeri, termasuk dengan menyampaikan nama-nama pejabat pimpinan tinggi di kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang memiliki rekam jejak melanggar netralitas di masa lalu. Sangat diharapkan nama-nama pejabat tersebut dipertimbangkan Presiden dan Menteri Dalam Negeri agar tidak dipilih sebagai penjabat kepala daerah untuk meminimalisir potensi terjadinya politisasi birokrasi.

“Kita perlu melindungi birokrasi dan ASN agar tetap dapat bekerja secara independen dan tidak diseret dalam pusaran politisasi birokrasi, disamping memperhatikan akseptabilitas publik di Daerah tersebut,” kata Agus.

Sementara,Pendiri Institute Otonomi Daerah (i-OTDA) Djohermansyah Djohan, saat diskusi bertema Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Tahun 2022 & 2023 mengungkapkan, Akan menambah masalah baru, bila pada daerah daerah rawan konflik ditempatkan orang yang tidak tepat dalam memegang pemerintahan disana.

Menurut Djohermansyah, pakar pemerintahan daerah yang tergabung dalam Institut Otonomi Daerah (i-OTDA) mendalami secara cermat apa apa saja akibat yang akan ditimbulkan ke depan, bila kekosongan jabatan kepala daerah pada 2022 -2024 diisi dari ASN.

“Bila pengangkatan penjabat kepala daerah ini tetap dilakukan, secara demokrasi sama saja kita lebih mundur dari zaman Orba. Di zaman orba saja, kepala daerah masih dipilih lewat DPRD,” ujarnya.

Baca Juga:  Perlindungan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

Profesionalitas dan Netralitas
Pejabat Kepala Daerah yang berasal dari birokrasi akan menjadi figure yang telah mengenal fungsi dan layanan pemerintahan, untuk pertama kalinya kan mempunyai 272 kepala daerah professional yang memahami funsgi brokrasi dan fungsi pelayanan dengan pengalaman pemerintah sehingga bukan harapan kosong untuk bermimpi melihat peningkatan kualitas pemeritahan dengan modal seperti itu.

Dari sisi netralitas, sebagai ASN tersumpah maka figure kepala daerah ini seharusnya terlepas dari kepentingan politik dan partisan.
Tetapi hal yang perlu disadari, saat ini birokrasi telah dikooptasi oleh kepentingan politik sehingga bahkan dalam proses penunjukan calon Penjabat kepala daerah terjadi polemic karena akan berdampak pada hasil Pemilu Serentak 2024. Untuk itu pemerintah seharusnya menjamin sosok yang ditunjuk menjadi Penjabat kepala daerah adalah yang ditugaskan semasata-mata berdasarkan kemampuan.

“Bukankah ini saatnya untuk melihat miniature penerapan system merit secara utuh. Sebuah harapan yang menarik untuk ditunnggu dan dilihat hasilnya,” ungkapnya.

Dikatakanya, Semangat Pemilu serempak adalah semangah peningkatan kualitas demokrasi, maka peningkatan mutu birokrasi akan menjadi modal bagi pejabat terpilih yang baru untuk mendapat landasan yang lebih stabil, bersih dan kondusif.***

Tulisan tersebut ditulis peserta Diklat PKA angkatan 2 LAN RI.

– Fajar Farhani, ST., M.Si.
– Wiwit Afiantoro, S.Sos.
– Sekar Pujawidayanti, S.I.P., M.Si.
– Sri Budiyanti, SE.
– Muhtar Jalaluddin, ST., MM.
– Dadan Saepuloh, ST.
– Teja Dahliawati, S.Sos.
– Purwadi Hasan Darsono, S.Hut., M.Sc.
– Nasrul Helmi, SE.
– Dery Gustian, ST.

Artikel ini telah dibaca 28 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Dosen UNJ: Pembelajaran Daring Sejak Pandemi Hanya Tampilkan Peserta Didik Layaknya Robot

29 Agustus 2021 - 13:00 WIB

Konsolidasi Demokrasi: Gagasan Lembaga Peradilan Khusus Pemilukada

25 Agustus 2021 - 18:34 WIB

Demokrasi Semu Indonesia

25 Agustus 2021 - 16:32 WIB

Demokrasi

Realitas Politik Uang dan Pemilu

25 Agustus 2021 - 16:26 WIB

Politik Uang

Pemuda Sadar Demokrasi

25 Agustus 2021 - 16:14 WIB

Demokrasi

Polemik RUU Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

25 Agustus 2021 - 16:09 WIB

Polemik RUU
Trending di Opini