PWNU Jabar Selaras dengan Pendapat Gus Ketum untuk Proporsional Terbuka

  • Bagikan

BANDUNG NEWS – Pemilihan legislatif 2024 akan lebih baik menggunakan proporsional terbuka.

Hal ini disampaikan Wakil Sekretaris PWNU Jawa Barat, Dindin C Noordin ketika diskusi bersama RISDEM Institut, Senin (16/1/2023).

“Apa yang disampaikan oleh Gus Ketum (K.H. Yahya Cholil Staquf) tentang pemilihan legislatif lebih baik menggunakan proporsional terbuka, kami dari PWNU Jawa Barat selaras dengan pendapat tersebut,” ucapnya.

Menurutnya, hal ini berdasarkan keterbatasan dan tantangan yang dimiliki.

“Proporsional terbuka masih lebih baik diterapkan untuk pemilihan kita kedepan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dindin menjelaskan Pemilu 2024 jangan sampai seperti membeli kucing dalam karung.

Baca Juga:  Risdem Institute Gelar Diskusi, Usung Pilkada 2024 di Jabar Aman

“Satt pemilihan legislative, rakyat tidak mengenal calon yang akan mewakili aspirasi kita di legislative,” ucapnya.

Selanjutnya, hal yang perlu digarisbawahi menurut Dindin ialah apakah dengan dirubahnya sistem pemilu dari Proporsional terbuka ke tertutup, akan merubah komitmen politik para calon legislator?.

“Hal ini penting mengingat legislator akan mewakili suara masyarakat dalam pembuatan keputusan politik,” jelasnya.

Kemudian, menanggapi fenomena tingginya cost politics dalam system proporsional terbuka.

Dindin mengutarakan tidak bisa dilakukan generalisasi, karena berdasarkan fakta di lapangan, banyak rekan-rekan di daerah baik di pemilihan kepada Desa ataupun pemilihan lain, dengan bermodalkan budget terbatas, bisa memenangkan konstestasi.

Baca Juga:  Nikmati Nuansa Hutan di Taman Kota Babakan Siliwangi Bandung

“Hal lain yang perlu diberi catatan dalam proporsional terbuka ialah penguatan kaderisasi partai,” ujarnya.

Ia menilai bahwa belakangan ini figur calon lebih menjadi penilaian daripada partai itu sendiri. Sehingga jika tidak bertemunya kepentingan partai dan calon anggota legislative, maka yang bersangkutan akan pindah partai.

“Bahkan menjadi kutu loncat berpindah dari satu partai ke partai lain tanpa pertimbangan idiologi yang jelas. Hal ini bisa diatasi dengan memperkuat kaderisasi di tubuh partai,” tegasnya.

Baca Juga:  Ruang Isolasi Pasien Covid-19 di Bandung Masih Tersedia

Seperti diketahui, diskusi tersebut digelar secara daring pada platform zoom meeting online, dengan narasumber Fikri Audah NSY (RISDEM), Dindin C Noordin (PWNU Jabar), Rizki P Dewantoro (Suara Muhammadiyah), serta Herry P Sumbada (Poldagri Bakesbangpol Jabar).

Fokus pembahasan mengenai tinjauan system pemilihan legislatif kedepan (proporsional terbuka / tertutup) setelah dilakukan Judicial review oleh sekelompok orang ke Mahkamah konstitusi pada tanggal 23 November 2022 lalu.

  • Bagikan