Menu

Mode Gelap
 

Jabar ยท 15 Jun 2022 05:18 WIB

Reformasi Birokrasi, Sekda Jabar: Sebanyak 1.368 Jabatan Fungsional Akan Disesuaikan di Fase Kedua


 Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja Perbesar

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja

BANDUNG NEWS- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengemukakan, Pemda Provinsi Jabar akan kembali melaksanakan penyesuaian reformasi birokrasi fase kedua pada jabatan fungsional.

Adapun jumlah jabatan fungsional yang akan disesuaikan pada fase kedua ini sebanyak 1.368 jabatan eselon III dan IV.

Ia menuturkan, penyegaran birokrasi fase kedua ini semula dijadwalkan pada 31 Mei 2022. Namun karena satu dan lain hal, pelaksanaan diundur beberapa pekan ke depan.

“Pada 31 Desember 2021 kita sudah menyelesaikan penilaian birokrasi fase pertama di Jawa Barat kurang lebih 345 jabatan,” kata Setiawan usai menjadi narasumber pada acara Jabar Punya Informasi (JAPRI) tentang Penyederhanaan Birokrasi, di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (14/6/2022).

Baca Juga:  Ridwan Kamil Beri Bantuan Seorang Remaja yang Lumpuh

“Rencananya ada penyegaran birokrasi fase kedua tahun ini. Kemungkinan dilaksanakan minggu ini atau minggu depan. Jumlahnya ada 1.368, jadi lebih banyak lagi,” tuturnya.

Setiawan berharap, melalui penyegaran ini struktur kepegawaian Pemda Provinsi Jabar akan lebih lengkap. Adapun penyesuaian jabatan fungsional ini akan dibuka hingga Desember 2022.

“Tadi disampaikan melalui instruksi Mendagri, seandainya ada jabatan-jabatan fungsional yang masih belum pas, maka diberikan kesempatan sampai dengan akhir Desember 2022 untuk disesuaikan kembali sesuai dengan kompetensi masing-masing,” papar Setiawan.

Baca Juga:  BPBD Jabar Sampaikan Capaian Vaksinasi di Garut Melebihi Target

Ia juga mengatakan, pada reformasi birokrasi ini selain penyederhanaan jabatan eselon IV dan sebagian eselon III juga akan ada jabatan baru yang khusus menggantikan fungsi administrator dan pengelolaan keuangan.

“Ada jenis jabatan baru yang memang akan menggantikan fungsi-fungsi administrator pengelolaan keuangan, namanya Kabag TU (Kepala Bagian Tata Usaha) di masing-masing biro,” tuturnya.

Ia menegaskan, penyederhanaan birokrasi ini tidak berhubungan dengan penghapusan tenaga honorer, maupun pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Juga:  Komisi II Soroti Penurunan Hasil Budidaya Perikanan

Menurutnya, terkait pengangkatan PPPK di lingkungan Pemda Provinsi Jabar, pihaknya masih melakukan pemetaan sekaligus penghitungan jumlah honorer yang ada dengan pendataan terakurat. Tujuannya agar tenaga honorer dapat terdata dan disesuaikan dengan keahliannya.

“Ini tidak ada kaitannya dengan penghapusan honorer. Ini murni bagaimana menyederhanakan dari jabatan struktural menjadi fungsional,” jelas Setiawan.

“Jadi saat ini kita sedang memetakan seluruh honorer yang ada untuk mengetahui keahliannya itu di mana saja. Jumlah totalnya masih di inventarisir,” pungkasnya. (FF)

Artikel ini telah dibaca 12 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Harga BBM Naik, Ridwan Kamil Minta Pasokan BBM Bersubsidi Diawasi agar Tepat Sasaran

5 September 2022 - 18:44 WIB

Dinas Sosial Jawa Barat Bantu ODHA Tetap Beraktivitas Sosial dan Beri Pelatihan

3 September 2022 - 12:26 WIB

Mayors Retreat U20 Usai, Sekda Tegaskan Kolaborasi Harus Berlanjut

2 September 2022 - 12:31 WIB

Ridwan Kamil Resmikan Sekolah Dasar Akhyar International Islamic School

2 September 2022 - 12:27 WIB

Dinkes Jabar Rutin Tes HIV pada Kelompok Rentan

2 September 2022 - 12:21 WIB

Anggota DPRD Jabar Monitoring Pelaksanaan ANBK 2022

2 September 2022 - 11:14 WIB

Trending di Jabar