Menu

Mode Gelap
 

Jabar · 22 Sep 2020 14:16 WIB

Ridwan Kamil Tandatangani Nota Kesepakatan KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2020


 Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menandatangani nota kesepakatan bersama  Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jabar, Senin (21/9/20) malam. Perbesar

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menandatangani nota kesepakatan bersama Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jabar, Senin (21/9/20) malam.

BANDUNGNEWS – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menandatangani nota kesepakatan bersama  Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jabar.

Kang Emil sapaan Ridwan Kamil, mengatakan, penyusunan KUPA-PPAS tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Target yang telah disusun mesti disesuaikan dengan penanganan dampak pandemi COVID-19.

“Penyesuaian anggaran terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19 melalui refocusing dan realokasi anggaran yang diarahkan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net),” kata Kang Emil dalam keterangannya, Selasa (22/9/2020).

Baca Juga:  Jabar Segerakan Penerbitan Pergub Pesantren

Menurut Kang Emil, ada enam hal yang mendasari penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Salah satunya adalah pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran, akibat refocusing dan realokasi anggaran.

Kang Emil menjelaskan, KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2020 difokuskan untuk pemulihan ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19. Selain itu, implementasi penerapanan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) menjadi atensi Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar.

Baca Juga:  Pekerjaan Konstruksi Jembatan Proyek Japek II Selatan Kembali Dilanjutkan di KM 76+000

“Sosialisasi penegakan hukum secara intesif juga terus dilakukan dalam bentuk gerakan dinamis dan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum di level kabupaten/kota. Dengan harapan masyarakat akan taat, sadar, dan menjaga protokol kesehatan dengan disiplin tinggi,” ucapnya.

Kang Emil mengatakan, kebijakan Pendapatan Daerah Provinsi Jabar untuk Perubahan Anggaran Tahun 2020 tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan dengan melihat dan menganalisis, serta menyesuaikan dengan dampak penyebaran COVID-19.

Baca Juga:  DPRD Jabar Terima Keluhan Terkait DTKS Tidak Valid

Sedangkan kebijakan belanja daerah difokuskan untuk: pemenuhan layanan dasar, bidang pendidikan, kesehatan, permukiman dan sarana air bersih, sosial, keamanan dan ketertiban; pembayaran kegiatan fisik tahun 2019; pemenuhan belanja bunga atas provisi pinjaman daerah; pemenuhan belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota; pembangunan infrastruktur strategis; dukungan kewilayahan melalui bantuan keuangan kabupaten/kota serta dukungan terhadap instansi vertikal, lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat dalam bentuk bantuan hibah.

(Mil)

 

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Revitalisasi Situ Ciburuy, Ridwan Kamil: Sekarang Sudah Terlihat Bersih

14 Agustus 2022 - 08:00 WIB

Menteri Koperasi dan UMKM Siap Permudah Akses Permodalan Usaha

13 Agustus 2022 - 18:11 WIB

Dorong Anggaran Panti Sosial, DPRD Jabar Soroti Aspek Sarana

12 Agustus 2022 - 22:56 WIB

Ridwan Kamil Luncurkan Program Tapal Desa

12 Agustus 2022 - 10:30 WIB

Komisi V Dorong Angggaran Perbaikan Untuk Panti Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

11 Agustus 2022 - 15:24 WIB

Penopang Jembatan Cigereuh Kabupaten Bandung Rusak, Komisi IV DPRD Jabar Respon Rencana Perbaikan

11 Agustus 2022 - 15:20 WIB

Trending di Jabar