Menu

Mode Gelap
Yayasan Nuraini Najamudin Raih Penghargaan The most Excellent Islamic Foundation 2022 dari CISA London

Jabar ยท 11 Nov 2022 13:03 WIB

Ridwan Kamil Terus Perjuangkan BPD menjadi DPR Desa


 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menutup Rapat Koordinasi Nasional BPD 2022, secara virtual di Bali, Kamis (10/11/2022). Perbesar

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menutup Rapat Koordinasi Nasional BPD 2022, secara virtual di Bali, Kamis (10/11/2022).

BANDUNG NEWS – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga Bapak Badan Permusyawaran Desa (BPD) seluruh Indonesia terus memperjuangkan upaya peralihan BPD menjadi DPR Desa, seperti yang intens dilakukan Persatuan Anggota Badan Permusyawararan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI).

Hal itu dikatakan Ridwan Kamil saat menutup kegiatan peningkatan kapasitas dan Rapat Koordinasi Nasional BPD 2022, secara virtual di Bali, Kamis (10/11/2022).

Menurut Kang Emil — sapaan akrab Ridwan Kamil — kekompakan BPD sangat diperlukan di tengah perjuangan mendapatkan pengakuan Pemerintah Pusat agar BPD resmi dijadikan DPR Desa.

Baca Juga:  DPRD dan Pemprov Jabar Sepakati Kebijakan Umum dan Prioritas APBD Perubahan 2021

“Saya sebagai Bapak BPD akan membersamai perjuangan ini sampai akhirnya perjuangan kita resmi difasilitasi negara,” ucapnya.

Ridwan Kamil mengatakan, peran BPD selaku lembaga pengawas pemerintah desa sangat vital dalam mengawal pembangunan desa. Menurutnya, semua individu yang dipilih secara demokrasi harus diawasi, dievaluasi dan dikritisi oleh lembaga seperti BPD agar pembangunan desa lebih terarah.

“Saya dicoblos dan dipilih rakyat Jabar, yang mengawasinya DPRD Jabar. Termasuk di desa yang kepala desanya dicoblos oleh rakyat yang mengawasinya yaitu BPD yang setara hak dan kewajibannya seperti DPR,” tutur Ridwan Kamil.

Baca Juga:  Sukseskan Transformasi Digital Pemerintah, JDS Rekrutmen 7 Posisi Tenaga Ahli

Dengan ada DPR Desa, menurut Ridwan Kamil, demokrasi Indonesia bisa lebih paripurna dan juga membuat pembangunan lebih adil. Beberapa waktu lalu PABPDSI juga telah menemui Komisi II DPR untuk meminta DPD dijadikan DPR Desa.

“Ke Pak Jokowi juga saya sudah sampaikan aspirasi itu secara informal. Yang pasti saya akan berjuang bersama PABPDSI agar demokrasi Indonesia menjadi paripurna sehingga pembangunan di Indonesia ini bisa lebih adil,” ungkapnya.

Untuk itu, Ridwan Kamil meminta BPD di seluruh Indonesia kompak dalam upaya memajukan, meningkatkan, dan memaksimalkan kinerja pemerintahan desa.

Baca Juga:  Smartren Bangun Inovasi dan Kreativitas untuk Generasi Muda

“Saya titip anggota BPD di desa-desa se-Indonesia, yuk kita kompak gunakan sila keempat dalam merumuskan, mencari persamaan dan bermufakat,” ujar Ridwan Kamil.

PABPDSI memang intens menyuarakan perubahan status Badan Permusyawaratan Desa menjadi DPR Desa atau paling tidak menjadi BPD yang singkatannya Badan Perwakilan Desa.

Dalam Pasal 23 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang disebut pemerintah desa hanya kepala desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa tidak termasuk. Perubahan status dan kewenangan, akan menyejajarkan posisi kepala desa dengan DPR Desa sebagai mitra pembangunan.

Artikel ini telah dibaca 9 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

DPRD Jabar Ungkap Kekurangan Penataan Kawasan Cihideng Tasikmalaya

7 Desember 2022 - 17:24 WIB

Hadiri Pelantikan ABPPTSI Jabar, Sekda: Mitra Strategis Bentuk SDM Berkualitas

22 November 2022 - 19:20 WIB

Uu Ruzhanul Minta Masyarakat Perkuat Ekonomi Melalui UMKM

22 November 2022 - 19:04 WIB

Ridwan Kamil Paparkan Empat Inovasi Unggulan dalam Tahap Penilaian IGA 2022

21 November 2022 - 21:32 WIB

Pesan Uu Ruzhanul kepada Pelajar: Cintai Alam, Banyak Berorganisasi

21 November 2022 - 13:39 WIB

Jabar International Marathon, Ridwan Kamil: Perkuat Sport Tourism Jabar

21 November 2022 - 13:37 WIB

Trending di Jabar