Stunting Masih Menjadi Masalah Kesehatan di Indonesia, Apa Upaya Pemerintah?

  • Bagikan
Sumber: kumparan.com

STUNTING saat saat ini masih menjadi isu prioritas nasional Indonesia. Stunting merupakan kondisi anak yang memiliki tinggi badan kurang jika dibandingkan dengan usianya.

Kekurangan gizi terjadi sejak dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah anak berusia dua tahun. Anak dengan kondisi stunting akan berisiko memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal dan menjadi lebih rentan terhadap penyakit.

Mengutip dalam laman berita Kominfo, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti mengatakan bahwa potensi bonus demografi akan sia-sia apabila SDM mengalami stunting, dan bisa dikatakan jika seseorang telah terkena stunting maka mereka kalah sebelum ikut kompetisi. (https://www.kominfo.go.id/content/detail/17436/kominfo-ajak-masyarakat-turunkan-prevalensi-stunting/0/sorotan_media)

Dalam upaya percepatan penurunan stunting, pemerintah Indonesia telah banyak mengeluarkan paket kebijakan dan regulasi terkait intervensi stunting.

Di samping itu, kementerian/lembaga (K/L) juga sebenarnya telah memiliki program, baik terkait intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif, yang potensial untuk menurunkan stunting. Tampak bahwa telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menurunkan prevalensi stunting yang tentunya disertai dengan alokasi anggaran yang tidak sedikit.

Baca Juga:  Dinkes Jabar: Tersisa 2 Tahun untuk Capai Target 14% Zero Stunting

Data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting telah mengalami penurunan dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 30,8% pada tahun 2018, dan berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen atau 5,33 juta balita. Prevalensi stunting ini telah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, penurunan tersebut masih jauh dari yang ditargetkan.

Program-program penurunan stunting masih dinilai kurang efektif karena belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif di semua tingkatan terkait dengan perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan, dan pemantauan dan evaluasi, belum efektif dan efisiennya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana, keterbatasan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan program serta masih minimnya advokasi, kampanye, dan diseminasi terkait stunting, dan berbagai upaya pencegahannya.

Baca Juga:  BKKBN Jabar Kembali Gelar Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga

Merespons dari kendala yang dihadapi, penurunan angka stunting telah dinyatakan sebagai program prioritas nasional. Saat ini, Pemerintah terus bergerak menata perangkat pelaksanaan percepatan pencegahan stunting dan menyusun Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024.

Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menetapkan target angka stunting nasional agar bisa turun mencapai 14 % pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut diperlukan upaya bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melalui aksi nyata pelaksanaan program dan kegiatan yang konvergen dan terintegrasi. Pemerintah telah memobilisasi berbagai sumber daya dan sumber dana untuk mendukung pencapaian target tersebut, diantaranya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Tahun Anggaran 2023. Strategi penurunan angka stunting juga sudah ditetapkan dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting sesuai PP No 72 Tahun 2021.

Baca Juga:  Angka Stunting di Kota Bandung Menurun, PKK Dinilai Punya Andil Besar

Dikutip dalam laman KemenkoPMK, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto mengatakan upaya penanganan stunting juga bisa dilakukan oleh masyarakat umum. Menurutnya, perlu ada kegiatan surveilans atau pemantauan lingkungan untuk melihat keadaan masyarakat sekitar. Ini bisa dilakukan oleh pengurus RT/RW atau desa dan kelurahan, petugas kesehatan seperti bidan dan perawat, atau dengan kesadaran kita sebagai masyarakat. (https://www.kemenkopmk.go.id/tantangan-percepatan-penurunan-stunting-di-masa-pandemi).

Penulis: Dinda Ayu Reihanisa
Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Univesitas Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Bagikan