Menu

Mode Gelap
 

Kota Bandung ยท 17 Mar 2021 17:07 WIB

Yana Wajibkan Sekolah Ikutkan Siswa Ujian, Meski Belum Bayar SPP


 Yana Wajibkan Sekolah Ikutkan Siswa Ujian, Meski Belum Bayar SPP Perbesar

BANDUNG NEWS – Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mewajibkan semua sekolah untuk mengikutsertakan siswanya ujian meski belum membayar SPP. Pasalnya, Pemkot Bandung telah memiliki progtam pembiayaan siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP).

“Pemkot Bandung sudah punya program pembiayaan untuk siswa-siswi yang Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP), termasuk kita biayai juga anak-anak RMP di Sekolah Swasta, yang seperti itu (tidak bisa ikut ujian) secara aturan tidak boleh,” katanya di SMP Negeri 7 Kota Bandung, Rabu (17/3/2021).

Menurut Yana, Pemkot Bandung hadir membantu anak-anak sekolah RMP dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan membiayai mahasiswa yang kuliah, dengan anggaran sampai ratusan miliar.

Baca Juga:  Pemkot Bandung Tegaskan Pelayanan Pasien Covid-19 Tak Bedakan Domisili

“Padahal SMA itu sudah domainnya Provinsi, tapi kita bantu selama dia termasuk warga Kota Bandung. Kita biaya mereka yang RMP. Jadi kalau ada cerita seperti itu (tidak bisa ikut ujian) secara aturan tidak boleh,” katanya.

Yana mengungkapkan, di masa pandemi Covid-19 ini, bisa memberikan dampak sosial dan ekonomi yang dinamis. Sehingga data masyarakat yang terdampak bisa berubah-ubah.

Baca Juga:  Pemkot Luncurkan Gerakan Bandung Salamina, Antisipasi Cegah Kematian Ibu dan Bayi

“Orang hari ini merasa punya uang, di pandemi mah besoknya bisa jadi gak punya. Tapi bisa juga kalau orangnya kreatif, inovatif hari ini tidak punya, besok bisa punya uang,” katanya.

“Jadi data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang digunakan untuk memberikan Bansos atau RMP itu mendatanya tidak mungkin tiap hari hari karena harus divalidasi, disurvei. Jadi bisa saja saat disurvei dia mampu, seminggu kemudian jadi tidak mampu,” lanjutnya.

Baca Juga:  Bank BJB Kirim 2.500 Paket Sembako untuk Warga Kota Bandung

Oleh karena itu, Yana mengatakan, sekolah harus bisa mengelola bantuan yang diberikan pemerintah. Karena secara teori sekolahnya itu yang dibantu untuk diberikan kepada siswa-siswinya.

“Apalagi sekarang sebetulnya dengan PJJ, cost itu katakanlah bantuannya tetap atau normal, tapi kalau sekolah mengelolanya dengan baik, tetap cukup. Harusnya tidak boleh ada alasan siswa tidak bisa ikut ujian,” katanya.

“Dan setahu saya itu tidak boleh. Kita negara, Kota punya kewajiban memberikan pendidikan. Bahkan kita sudah bisa wajib belajarnya terpenuhi,” lanjutnya.

(Mil)

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Pemkot Bandung Gelar Pameran Produk UMKM di Kuta Bali

15 Agustus 2022 - 08:14 WIB

Peringati Hari Koperasi, Pemkot Bandung Bakal Gelar Pameran Produk UMKM

13 Agustus 2022 - 09:30 WIB

Reformasi Birokrasi, Pemkot Bandung Evaluasi SAKIP

12 Agustus 2022 - 10:22 WIB

Pemkot Bandung Raih Peringkat Satu Transaksi Digital se-Jabar

9 Agustus 2022 - 18:11 WIB

Total Vaksinasi Booster di Kota Bandung Capai 764.772 Orang

5 Agustus 2022 - 18:44 WIB

Pemkot Bandung Siapkan Juknis Booster 2 untuk 24.000 Nakes

3 Agustus 2022 - 15:34 WIB

Trending di Kota Bandung